Ini Tanggapan Presiden Jokowi soal Penundaan Calon Kepala Daerah Jadi Tersangka


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bekerja secara independen dalam memberatas praktek rasuah di Indonesia.

"Yang saya tahu KPK itu independen," ujar Jokowi setelah menyerahkan sertifikat hak atas tanah di Alun-alun Barat Kota Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).

Kepala Negara enggan mengomentari permintaan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang ingin KPK menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah, guna menghindari kegaduhan di Pilkada serentak 2018.

"Oh silahkan bertanya ke Pak Wiranto. Silahkan bertanya ke Pak Wiranto," ucap dia.

Sebelumnya, mantan Panglima ABRI itu meminta KPK menunda pengumuman calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang berpotensi terjerat kasus korupsi. Alasannya, agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.

Hanya saja permintaan itu ditolak oleh KPK. Pasalnya, lembaga antirasuah itu akan terus melakukan penyelidikan, penyidikan bahkan menetapkan calon kepala daerah sebagai tersangka bila telah ditemukan dua alat bukti yang cukup.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengingatkan agar pemerintah serius memperhatikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang berada di skor 37 dari angka tertinggi 100.

Menurut Saut, permintaan Wiranto tidak akan mendorong IPK Indonesia ke arah yang lebih baik. Sehingga, ia menyarankan pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) kepada calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi, ketimbang menunda penetapan tersangka. [okezone.com]