Mendagri Tolak Usul Tommy Soeharto Soal Gubernur Dipilih Presiden


Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak setuju dengan usulan Ketum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) soal gubernur dipilih langsung oleh presiden. Tjahjo mengatakan gubernur dipilih langsung merupakan proses kedaulatan rakyat.

"Saya secara pribadi kok tidak setuju, karena ini proses kedaulatan rakyat. Pemilihan kepala desa pun dipilih langsung oleh rakyat, pemilihan presiden pun dipilih oleh rakyat. Sehingga memilih kepala daerah yang amanah, kepala daerah yang dipahami oleh masyarakat pemilih," kata Tjahjo di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (12/3/2018).

Menurut Tjahjo, alasan pemilihan gubernur oleh presiden karena adanya kasus korupsi kepala daerah tidak lah tepat. Sebab korupsi terjadi karena prilaku, bukan karena sistem pemilihan.

"Kalau masih dianggap proses ini dianggap ada hal-hal yang dianggap kurang memenuhi harapan misalnya masih ada OTT (operasi tangkap tangan) korupsi, bukan sistemnya yang salah tapi perilaku, budaya yang harus diluruskan oleh aturan-aturan," papar Tjahjo.

Usulan Tommy mengenai pemilihan gubernur oleh presiden disampaikan Sekjen Demisioner Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang. Menurut Andi, alasan Tommy yakni gubernur merupakan perwakilan presiden di daerah, sehingga harus dipilih langsung oleh presiden, sama halnya seperti menteri.

"Gubernur kan seperti pembantu presiden lainnya, seperti menteri. Kan jadi hemat juga negara, menghindari konflik antar-warga negara juga," papar Andi kepada wartawan, siang tadi. [detik.com]