Gelombang Serangan dan Amunisi Presiden Jokowi di Tahun Politik


Ragam kritik dilontarkan sejumlah pihak kepada Presiden Joko Widodo jelang pemilihan presiden 2019, mulai dari pembangunan infrastruktur, pro asing, hingga memiskinkan masyarakat.

Menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Wawan Mas'udi, keberagaman masyarakat Indonesia membuat banyak hal bisa digunakan lawan politik Jokowi untuk mengadang mantan Wali Kota Solo itu menjabat dua periode.

Namun dari sekian banyak isu, Wawan menyebut isu PKI dan anti-Islam tetap akan dipakai untuk menyerang Jokowi di Pilpres 2019.

Dua isu ini sudah dipakai kelompok oposisi sejak Pilpres 2014 lalu.

Belakangan, Jokowi geram dan membantah afiliasinya dengan PKI serta membeberkan fakta bahwa dirinya masih berusia di bawah lima tahun ketika PKI dibubarkan.

Pun dengan isu anti-Islam. Jokowi melawan isu tersebut lewat kebijakan seperti Hari Santri Nasional, pembangunan Bank Wakaf Mikro di kawasan pondok pesantren, hingga membantu umat Muslim internasional.

Wawan berpendapat isu PKI dan anti-Islam itu akan tetap dipakai karena dapat membantu oposisi membidik segmen pemilih tertentu, dalam hal ini kelompok konservatif dan Islam garis keras.

"Orang kampanye kan ada target pemilih yang ingin diyakinkan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Amunisi lain yang berpotensi digunakan untuk menyerang Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang semakin kencang diinisiasi dalam 3,5 tahun terakhir.

Infrastruktur, kata Wawan, memiliki banyak sektor yang bisa melemahkan, salah satunya pendanaan.

Besarnya anggaran pembangunan dikhawatirkan dipermasalahkan saat tahun politik. Terlebih pendanaan itu tak lepas dari utang pemerintah.

Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), per September 2017 pemerintah tercatat menambah utang Rp1.257,67 triliun. Utang itu digunakan untuk menopang pembangunan lima tahun yang memerlukan biaya hingga Rp4.800 triliun.

Wawan menyebut isu utang dan infrastruktur ini berpotensi digunakan untuk menjaring pemilih dari kalangan kelas menengah.

"Beban negara yang timbul dalam jangka panjang. Ini pertanyaan kelompok oposisi di situ," ucap Wakil Dekan Akademik Fisipol UGM ini.

Adu Konsistensi
Meski akan mendapat banyak serangan, Jokowi bukannya tak punya kemampuan melawan atau menangkis. Tameng atau serangan balik yang paling bisa diandalkan adalah kinerja pemerintahan.

Wawan berpendapat Pilpres mendatang hanya masalah adu kuat Jokowi dalam menunjukkan fakta keberhasilan pemerintah dengan konsistensi penantangnya menunjukkan cela pemerintah.

"Ini soal konsistensi dan 'keyakinan' akan nilai tertentu. Pemerintah harus semakin kuat dan eksplisit menunjukkan ideologi pembangunan infrastruktur dan karena itu hasilnya seperti apa ditunjukkan terus menerus," kata Wawan.

Wawan menyebut kekuatan pemerintahan Jokowi utamanya terletak pada pembangunan infrastruktur. Namun pembangunan infrastruktur juga bisa menjadi sasaran kritik dari oposisi

"Kalau yang kuat itu bisa dilemahkan oposisi, jadinya seolah (Jokowi) tak punya prestasi. Ini permainan politik," ucapnya. [cnnindonesia.com]