Wiranto Minta KPK Tunda Penetapan Tersangka Terhadap Calon Kepala Daerah


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera mengumumkan sejumlah nama calon kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Padahal para calon kepala daerah itu akan berkontestasi di Pilkada 2018.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta agar KPK menunda proses hukum terhadap kepala daerah yang diduga terindikasi korupsi. Sebab ia menilai adanya hal itu dapat berpengaruh di dalam jalannya Pilkada.

“Kita bersikap demikian, kalau belum ditetapkan sebagai calon atau pasangan calon itu silakan saja KPK lalukan langkah-langkah hukum sebagaimana yang sudah dilakukan yang melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Wiranto di Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/3/2018).

Wiranto melanjutkan, bilamana pasangan itu sudah ditetapkan sebagai pasangan calon di dalam pilkada serentak lebih baik ditunda dulu, baik penyelidikan, penyidikan, pengajuan saksi bahkan hingga penetapan tersangka dikarenakan khawatir akan berpengaruh dalam pelaksanaan pemilu.

“Karena apa? Akan berpengaruh kepada pelaksanaan pemilu. Akan masuk ke ranah politik. Akan masuk ke hal-hal yang memengaruhi perolehan suara. Apalagi kalau sudah ditetapkan paslon, itu bukan pribadi tapi para pemilih milik partai-partai yang medukungnya, milik pendukungnya, milik banyak orang,” tururnya.

Wiranto juga mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan ini.

“Sudah ada koordinasi dengan KPU dan Jaksa Agung, saya juga. Tentang adanya satu permasalahan dimana KPK sudah mengumumkan nama calon tersangka dari peserta pilkada serentak,” jelasnya.

Meski begitu, Wiranto menjelaskan belum bisa memastikan sampai kapan pihak penyelenggara pemilu meminta proses hukum itu ditunda. Tetapi ia mengaku sudah membicarakan permintaan tersebut ke KPK.

"Mendagri sudah bicara dengan KPK, dari penyelenggara juga sudah bicara dengan KPK masalah-masalah seperti ini. Tapi jangan sampai ada langkah-langkah tertentu yang pelaksanaan pemilu," tandasnya. [okezone.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel