Kemenkeu Bantah Tudingan Fadli Zon soal Rupiah Jeblok

Foto: REUTERS/Willy Kurniawan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah telah melakukan pembiaran atas pelemahan rupiah yang terjadi sejak beberapa waktu terakhir.

"Pergerakan nilai tukar rupiah kan banyak aspeknya sehingga perlu adanya penguatan fundamental di sisi industri domestik agar defisit transaksi berjalan dapat tertutup investasi langsung," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (30/6).

Sementara, penguatan fundamental memerlukan kebijakan yang menyeluruh, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan Kemenkeu. Namun, perlu koordinasi dengan seluruh pihak terkait baik sektor moneter, fiskal, dan riil.

Kemenkeu sendiri, lanjut Frans, telah melakukan banyak hal yang membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sehat, sehingga keseimbangan primer sampai dengan Mei 2018 masih bisa surplus.

Diketahui, keseimbangan primer merupakan hasil penerimaan negara dikurangi belanja, namun di luar pembayaran bunga utang.

Jika keseimbangan primer positif maka kemampuan anggaran untuk membiayai defisitnya semakin baik. Pasalnya, bunga utang dibayar dari pendapatan bukan dari utang baru.

Frans memperkirakan pihak-pihak yang menuding pemerintah dan Kemenkeu melakukan pembiaran tidak mengetahui penyebab melemahnya nilai rupiah sehingga mengambil kesimpulan yang tidak tepat.

Tudingan Pembiaran Jokowi
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo soal nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang kian terpuruk ke angka Rp14.400.

Fadli menyebut terpuruknya rupiah merupakan kejahatan yang dibiarkan pemerintahan Jokowi.

"Mungkin ini bisa masuk kategori crime by mission, suatu kejahatan yang dibiarkan. Tak ada intervensi, tak ada usaha yang menyebutkan kita sebagai negara yang berdaulat mampu mengendalikan mata uang sendiri terhadap mata uang asing," ujarnya saat ditemui di Universitas Bung Karno, Jakarta, Jumat.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya juga menyatakan pemerintah tidak lepas tangan dalam melihat pelemahan rupiah meskipun pintu gerbang kebijakan moneter ada di tangan Bank Indonesia.

Pemerintah akan berupaya untuk mendorong pengembangan ekspor agar neraca perdagangan yang defisit dalam beberapa waktu terakhir bisa kembali surplus. Per Mei 2018 lalu, neraca perdagangan Indonesia defisit US$1,52 miliar akibat tingginya impor.

Defisit neraca perdagangan merupakan salah satu faktor penyebab defisit transaksi berjalan. Padahal, defisit transaksi berjalan menjadi cerminan bahwa permintaan dolar AS lebih tinggi dari pasokan dolar AS di pasar. [cnnindonesia.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel