Anggota DPR Sebut LRT Pemborosan Uang Negara, Ini Kata Kemenkeu

Foto: Yulida Medistiara/detikFinance

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan langsung menjawab kritikan Anggota Banggar DPR Bambang Haryo yang menyebut negara boros karena mendanai pembangunan light rail transit(LRT) Palembang dengan APBN.

Anggota dari Partai Gerindra itu menilai, pemerintah bisa memanfaatkan dana pembangunan LRT untuk hal lain, seperti pengembangan kereta api berbasis rel yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Menanggapi itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pembangunan LRT menggunakan APBN dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan saat gelaran olahraga berskala internasional, yakni Asian Games.

"Kalau kita lihat, idenya LRT ini untuk kota besar," kata Askolani di ruang rapat Banggar, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Pembangunan LRT Palembang dan Jakarta juga ditujukan untuk menunjang gelaran Asian Games. Ke depannya juga dirancang terintegrasi atau terhubung dengan moda transportasi lainnya.

"Pembangunan ini bertahap, integrasi dengan moda lain ini akan diteruskan, ini sesuai untuk memecahkan kemacetan di kota, sehingga pekerja di luar Jakarta bisa menggunakan transportasi ini," ujar dia.

Menurut Askolani, pembangunan infrastruktur transportasi yang masif pun memang didanai oleh APBN. Namun, hal itu juga bisa dilakukan secara inisiatif oleh pemerintah daerah (Pemda) dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

"Lalu ada ide beberapa Pemda, di Bandung itu bentuk KPBU," papar dia. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel