Di Zaman Jokowi, Pertamina Perlahan Geser Asing di Migas

Foto: CNBC Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram dengan sebutan pemerintah antek asing yang semakin sering muncul di tahun politik. Di hadapan para ulama dalam acara pembukaan kader Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jokowi menangkis julukan itu dengan membuktikan banyaknya tambang perusahaan asing yang kini direbut oleh RI.

Jokowi membeberkan sederet bukti, utamanya di sektor sumber daya alam mineral dan migas, yang bisa dicatat sebagai prestasi. Di antaranya adalah peralihan blok Mahakam dari Total ke Pertamina, akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia, dan Pertamina yang berhasil kalahkan Chevron untuk merebut blok Rokan.

"Bagaimana antek asing, yang namanya blok Mahakam yang dulu dimiliki Perancis dan Jepang, 100% sekarang kita berikan ke Pertamina. Kita ambil. Blok Rokan dulu dikelola oleh Chevron Amerika, sudah, sekarang diambil oleh Pertamina 100%," ujar Jokowi, Rabu (8/8/2018).

Harus diakui, semenjak Jokowi didapuk menjadi orang no.1 di tanah air, Pertamina secara perlahan bertransformasi dari semula perusahaan migas pelat merah yang sulit menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menjadi penguasa lapangan migas dalam negeri.

Per 30 April 2018, Pertamina sudah menguasai produksi migas nasional sebesar 20%, atau sekitar 162.000 barel/hari, terima kasih kepada pengelolaan Blok Mahakam yang diberikan kepada perusahaan migas pelat merah tersebut. Pada awalnya, Blok Mahakam dioperasikan oleh Total (Prancis) dan INPEX (Jepang).

Sebagai informasi, sebelum menguasai Blok Mahakam, Pertamina hanya menguasai sekitar 15% produksi migas dalam negeri, mengandalkan lapangan-lapangan yang dikelola Pertamina EP dan Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ, dan Badan Operasi Bersama (BOB) PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu.

Meski sudah menguasai Mahakam, ternyata produksi Pertamina masih ada di bawah dua raksasa asing, yakni Chevron dan ExxonMobil. Chevron melalui anak usahanya Chevron Pasific Indonesia (CPI) menancapkan kukunya di blok Rokan, dan membukukan produksi minyak hingga 212.256 barel/hari pada 30 April 2018 (atau menguasai 27,3% dari minyak nasional).

Sementara, ExxonMobil bercokol di Blok Cepu melalui anak usahanya Mobil Cepu Ltd, dan mencatatkan produksi sebesar 208.462 barel/hari di periode yang sama. Apabila dijumlah, kedua perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu menguasai 54% produksi minyak mentah Indonesia. Ibaratnya di istilah korporasi, Negeri Paman Sam adalah "pemegang saham mayoritas" di lapangan minyak mentah nasional.

Namun, pemerintahan Jokowi dengan cepat mengakselerasi kontribusi Pertamina. Penguasaan migas sebesar 20% dengan cepat didongkrak nyaris dua kali lipat ke angka 36%. Dengan cara apa? Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan 10 blok terminasi kepada Pertamina. Perhitungan kasar tim riset CNBC Indonesia, Pertamina mendapatkan tambahan produksi sekitar 110.000 barel/hari dari 10 blok tersebut.

Tidak cukup sampai situ, pada akhir Juli 2018 lalu, publik kembali dikejutkan oleh keputusan pemerintahan Jokowi untuk memberikan penguasaan Blok Rokan kepada Pertamina setelah 2021, hingga 20 tahun mendatang. Kontrak CPI di Blok Rokan memang akan habis di 2021.

"Pemerintah lewat Menteri ESDM menetapkan pengelolaan blok Rokan mulai tahun 2021 selama 20 tahun ke depan akan diberikan kepada Pertamina" ujar Arcandra di Kementerian ESDM, Selasa (31/7/2018).

Alhasil, saat blok ini dikuasai Pertamina, produksi minyak perusahaan akan melonjak drastis menjadi sekitar 485.000 barel/hari, atau berkontribusi sekitar 60% bagi produksi minyak mentah nasional. Dengan jumlah sebesar itu, kini Pertamina resmi menjadi "pemegang saham mayoritas" di lapangan migas dalam negeri.

Memang dalam mengambil alih blok Rokan, Pertamina perlu merogoh kocek dalam-dalam. Korporasi perlu menyediakan uang hingga sekitar Rp18,5 triliun, yang terdiri Rp11,3 triliun untuk bonus tanda tangan dan Rp7,2 triliun untuk komitmen kerja pasti.

Sementara itu, untuk mengakuisisi 10 blok terminasi, tim riset CNBC Indonesia menghitung setidaknya Pertamina perlu mengeluarkan uang sebesar Rp12,21 triliun, yang terdiri dari Rp761,88 miliar untuk bonus tanda tangan dan Rp11,36 triliun untuk komitmen kerja pasti.

Secara total, Pertamina harus rela menggelontorkan uang sebesar Rp30,7 triliun demi menguasai migas dalam negeri. Namun, mari kita kesampingkan dulu masalah finansial. Apapun yang terjadi, kini di tangan dingin Jokowi, Pertamina akhirnya sukses menjadi "tuan rumah di negeri sendiri". [cnbcindonesia.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel