Kisruh Data Kemiskinan, Bappenas: Sumber Cuma Satu dari BPS

Foto: Maikel Jefriando

Kisruh data kemiskinan sempat hangat di publik. Ini diawali dari pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih ada 100 juta orang miskin di Indonesia.

Selain itu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan kemiskinan di Indonesia naik 50%. Merespons hal ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan informasi valid soal kemiskinan adalah data Badan Pusat Statistik (BPS).

Bambang menjelaskan data BPS itu berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilakukan 2 kali setahun pada Maret dan September. Susenas sudah berlangsung sejak era Presiden Soeharto dan kualitas informasinya diakui internasional karena tidak hanya hitung angka kemiskinan maupun angka ketimpangan, tapi juga bisa melihat apa saja komponen pengeluaran di keluarga miskin di kota maupun di desa, sehingga kita bisa tahu sebenarnya penyebab kemiskinan adalah inflasi.

"Data kemiskinan itu kan sumbernya cuma satu yaitu BPS dan itu dilakukan dengan yang namanya Susenas. Jadi kalau ada yang ini ngomong begini yang itu ngomong begitu, gampangnya lihat saja data dari orde baru, atau kalau mau nggak susah dari tahun 1999, ada semua dan itu konsisten. Konsisten dalam artian garis kemiskinannya terus berubah mengikuti perkembangan inflasi juga bahkan lebih tinggi dari inflasi," ujar Bambang kepada detikFinance di KBRI Moskow, Novokuznetskaya Ulitsa 12, Rusia, Kamis (2/8/2018) malam.

Menurutnya di semua era pemerintahan Indonesia, kemiskinan itu turun. Satu satunya kemiskinan naik tinggi itu ketika krisis 1998 dan itu bukan salahnya pemerintah, tapi memang kondisi ekonominya yang luar biasa sehingga kemiskinan sudah 11% loncat lagi ke 24%, setelah itu turun lagi.

Contohnya di zaman Pak SBY, kata Bambang, kemiskinan turun dari 16% menuju hampir 11%.

"Bahwa sekarang mungkin penurunannya mulai landai, mulai susah kenapa. Karena kemiskinan itu paling susah ketika kemiskinan itu tinggal sedikit, kenapa, susah. Makin susah kita menjangkau orang miskin terutama yang tinggal di daerah terpencil, yang sulit dijangkau dengan bantuan pemerintah," terang mantan Menteri Keuangan itu.

Bambang mengajak semua pihak yang berbicara soal kemiskinan mengacu pada data BPS yang diperoleh lewat Susenas dan tak perlu berpolemik karena di setiap pemerintahan juga terjadi penurunan kemiskinan.

"Kalau saya sih kembali lagi, lihat data statistik. Karena waktu Pak SBY presiden, data itu juga yang dipakai. Waktu orde baru data itu juga. Semua data kemiskinan dari Susenas namanya. Dilakukan 2 kali setahun Maret dan September. Hanya itu datanya, kecuali mereka punya data lain," kata Bambang.

Dia menambahkan data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Maret turun menjadi 9,82% dari 10,12% di September 2017, ini karena pemerintah memang bekerja keras memangkas kemiskinan. Apalagi selama ini angka kemiskinan selalu di atas 10%.

Cuma masih ada PR yang mesti diselesaikan karena angka 9,82% masih setara dengan 26 juta jiwa.

"Jadi sebenarnya masih banyak PR kita untuk menyelesaikan kemiskinan. 26 juta jiwa saudara2 kita masih tergolong hidup di bawah garis kemiskinan," pungkas Bambang. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel