Menteri PUPR Jamin Proyek Infrastruktur Tak Terusik Tahun Politik

Foto: detikcom

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan infrastruktur tidak terganggu tahun politik. Seperti diketahui, usai pilkada atau pemilihan kepala daerah, kini saatnya persiapan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) di 2019 nanti

"Enggak (tidak terganggu)," kata Basuki kepada wartawan di sela penutupan PPSMB UGM di Lapangan Pancasila, Sabtu (11/8/2018).

Basuki menegaskan, pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR tidak ada kaitannya dengan politik. Oleh karenanya, pihaknya menjamin tidak akan ada proyek infrastruktur yang terganggu apalagi terbengkalai.

"Selama di PUPR saya enggak ada urusannya (dengan politik). Sesuai dengan tugas, sesuai dengan program kami," ungkapnya.

Bahkan di tahun politik ini, kata Basuki, justru Kementerian PUPR diberikan pekerjaan ekstra. Sebab, sejumlah bidang yang selama ini tidak dikerjakan pihaknya kini diserahkan ke Kementerian PUPR.

"Malah kita ditambahi tugas kan untuk (membangun) sekolah, universitas, pasar, ditugaskan pada PUPR sekarang," pungkas dia.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto mengatakan, walaupun Jokowi meminta para menterinya untuk mengevaluasi proyek-proyek infrastruktur, proyek yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR tetap terus berjalan.

Sebab, kata dia, proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh PUPR memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang cukup tinggi. Dengan begitu proyek infrastruktur milik PUPR tak mengganggu neraca dagang Indonesia.

"Jadi sampai hari ini tidak ada instruksi Kementerian PUPR untuk tunda proyek-proyeknya. Itu karena memang proyek-proyek kita adalah kandungan lokal, ya pasir, batu, aspal, semen, hampir semua lokal. Mungkin 99%. Paling baja, itu pun sedikit sekali," katanya di Forum Merdeka Barat (FMB), Jakarta, Jumat (10/8/2018). [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel