Di Depan Mahasiswa AS, Susi Blak-blakan Susahnya Ngurusin Laut

Foto: dok. KKP

Dalam kunjungan kerjanya di New York, Amerika Serikat, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengisi kuliah umum di School of International and Public Affairs (SIPA), Columbia University, Rabu (26/9). Dimoderatori Prof. Sarah Tjossem, Dosen Senior International and Public Affairs, Susi berbagi pengetahuan pengelolaan ekonomi kelautan berkelanjutan (sustainable ocean economy) di hadapan 140 mahasiswa yang umumnya berasal dari Indonesia.

Susi menyebutkan, 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan atau sekitar 6,4 juta km persegi. Indonesia juga memiliki pantai kedua terpanjang di dunia yaitu 108.000 km.

Bahkan menurutnya, 14% dari karang dunia ada di Indonesia. Oleh karena itu, tata kelola yang tepat dibutuhkan untuk mengoptimalkan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan melalui tiga pilar yang dicanangkan pemerintah Indonesia, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

Menurut Susi, dengan kedaulatan, bangsa Indonesia bebas mengelola lautannya untuk kepentingan nasional tanpa ada intervensi dari luar. Selain itu, Indonesia juga bebas mengamankan sumber daya alam yang dimilikinya dari jarahan negara asing. Kedaulatan ini sudah berhasil diraih Indonesia melalui upaya tegas dan konsisten dalam memerangi illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.

Namun, kedaulatan saja tidak cukup. Susi mengingatkan bahwa sumber daya laut dapat terus berkurang dan habis sedangkan ia harus terus ada untuk diwariskan kepada generasi mendatang.

"Pemanfaatan dan pengembangan laut harus diarahkan untuk memenuhi aspek keberlanjutan," ujar Susi.

Menurutnya, sumber daya laut yang ada di suatu negara harus dikelola secara bijak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Kesejahteraan masyarakat memang menjadi prioritas sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia. Masyarakat berhak atas kesejahteraan dan keamanan dengan memperoleh lingkungan yang sehat, akses terhadap kesehatan dan pendidikan, hingga perlindungan atas ancaman terhadan Hak Asasi Manusia (HAM).

Namun, laut yang menjadi tumpuan hidup banyak bangsa ini kini tengah menghadapi ancaman. World Ocean Assessment menyebutkan, 1/5 dari setiap km kubik volume lautan terkontaminasi pencemaran laut.


"Setiap tahunnya ada sekitar 6,4 juta ton sampah masuk ke lautan di seluruh dunia atau sekitar 13.000 lembar per km persegi. Saat ini diperkirakan ada sekitar 5,25 triliun potongan plastik di lautan. Bayangkan besarnya pencemaran yang telah disebabkan terhadap laut kita," ungkap Susi.

Illegal Fishing

Tak hanya perkara sampah yang dapat meracuni kehidupan bawah laut, praktik penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab juga sudah mengakibatkan menipisnya stok ikan. Menurut FAO, 33,1% dari stok ikan global dieksploitasi berlebihan (over exploited), sementara 59,9% lainnya dieksploitasi penuh (fully exploited).

Menurut Susi, praktik ini banyak dilakukan oleh kapal-kapal besar yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Selain tidak selektif dan menyebabkan jutaan ton ikan mati di laut secara percuma, praktik ini juga tidak sesuai dengan manajemen perikanan yang berkelanjutan.

"Praktik ini justru mengakibatkan ketidakstabilan pada kondisi ekonomi. Bagaimana tidak, hasil laut yang seharusnya dapat dimanfaatkan bersama dikeruk oleh kapal-kapal besar, sedangkan nelayan-nelayan kecil lainnya tidak bisa mendapatkan ikan karena sudah habis," kata Susi menyayangkan.

Pengelolaan perikanan yang tidak berkelanjutan ini sudah menimbulkan dampak buruk. Susi menyebutkan, dalam rentang 2003 hingga 2013, rumah tangga perikanan (RTP) Indonesia mengalami penurunan drastis hingga 44,9%. Jumlah RTP yang semula sekitar 1,6 juta, 2013 lalu hanya tersisa sekitar 800 ribu.

"Banyak anak-anak yang tumbuh stunting, tidak berkembang sesuai usianya. Hal ini karena kurangnya konsumsi ikan," lanjut Susi.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menerapkan aturan pelarangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan penetapan zonasi masing-masing kapal penangkap ikan, sesuai dengan jenis kapal, ukuran kapal, alat tangkap yang digunakan, dan jenis ikan tangkapan. Indonesia juga menutup sepenuhnya perikanan tangkap bagi kapal-kapal asing.

"Indonesia tak pernah kompromi dengan para pencuri di lautan kita. Jadi, kalau selama ini saya terkenal dengan kata 'tenggelamkan', tenggelamkan itu bukan ide saya saja. Itu sudah diamanatkan dalam Undang-undang untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku illegal fishing. Ini adalah upaya menjaga kedaulatan laut kita untuk dikelola secara baik bagi kemaslahatan bangsa," katanya.

Dalam empat tahun terakhir, Susi menyebut telah menenggelamkan 488 kapal illegal fishing yang berasal dari berbagai negara seperti Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, Indonesia, Papua Nugini, Tiongkok, Belize, hingga kapal tak berkebangsaan.

"Manfaatnya pun langsung terasa. Stok ikan lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) Indonesia yang pada 2013 lalu hanya 7,31 juta ton per tahun meningkat menjadi 12,54 juta ton per tahun 2017 ini," paparnya.

"Selain itu, karena ikan di laut kita sudah kembali banyak, pemerintah juga mendorong peningkatan konsumsi ikan per kapita per tahun masyarakat Indonesia. Jangan sampai di negara lumbung ikan ini, anak-anaknya malah tumbuh kuntet karena kekurangan gizi," tambah Susi.

Susi percaya, laut adalah anugerah Tuhan yang perlu dijaga. Oleh karena itu, kepada mahasiswa yang hadir Susi berpesan untuk menjaga kesehatan dan kelestarian sumber daya kehidupan laut. Penegakan dan perlindungan hak laut harus dijamin melalui pengembangan pengelolaan laut berkelanjutan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengakui hak laut (ocean rights) sehingga laut yang sehat (healthy ocean) dapat terwujud. Sama halnya dengan manusia, menurut Menteri Susi hak laut juga harus diperjuangkan.

"Selama ini laut dan isinya hanyalah dianggap objek yang tak memiliki hak, sehingga banyak terjadi eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan hanya untuk kepentingan jangka pendek manusia," katanya.

Indonesia sendiri telah menunjukkan kepeduliannya melalui keikutsertaan dalam berbagai aksi global perlindungan laut seperti Our Ocean Conference, UN Ocean Conference, dan High Level Panel kelautan lainnya. Berbagai inisiatif yang disampaikan dapat menghasilkan Rencana Aksi Global untuk Laut yang Sehat dan Berkelanjutan.

"Indonesia akan terus memerangi IUU fishing dan mengakhiri metode penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Dengan mengatur ukuran kapal penangkap ikan dan membatasi ukuran sumber daya perikanan yang dapat ditangkap, Indonesia mencoba untuk mengelola sumber daya ini secara berkelanjutan dengan tetap melindungi ekosistem laut dan menjadikan laut sehat serta produktif," tutup Susi. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel