Akuisisi Freeport Dikritik, Hasto: Saya Heran Apa Gerindra Terganggu?


Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin heran dengan sikap Gerindra soal divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI). Sikap partai politik pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dinilai seolah-olah menghadang upaya Indonesia menguasai tambang di Papua itu.

"Serangan yang disampaikan dengan menuduh adanya kebohongan publik adalah bukti penghadangan tersebut. Memang Ketua Komisi VII dikuasai Gerindra, tetapi jangan khianati Pasal 33 UUD 1945 hanya karena kontestasi Pilpres semata," kata Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Pernyataan Hasto disampaikan untuk menanggapi beredarnya foto salinan dokumen berisi kesimpulan rapat Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM yang diwakili oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) dan Direktur Utama PT Inalum (Persero).

Hasto menduga, rapat itu diagendakan dengan kepentingan politik tertentu. Dia menilai, selalu ada pemain gelap terkait dengan pengelolaan sumber daya alam strategis, termasuk Freeport.

“Saya dengar suasana rapat kurang kondusif. Saya heran apakah Fraksi Gerindra terganggu dengan upaya divestasi Freeport tersebut? Apakah ada kepentingan lain yang diperjuangkan?”

Hasto menjelaskan, akusisi Freeport sudah memiliki basis hukum yakni Head of Agreement (HOA), Divestment Agreement, dan Sales & Purchase Agreement. Dalam dokumen tersebut, ada persyaratan (terms and conditions) dan berbagai tahapan termasuk bagaimana penyelesaian tanggung jawab para pihak.

"Itu semua bukan bohong. Hanya target penyelesaian seluruh divestasi diperkirakan bulan Desember 2018 sebagaimana telah diumumkan pemerintahan. Artinya proses memang belum selesai, tetapi legalitas sudah ditandatangani. Ini yang seharusnya dilihat," kata Hasto.

Dia melanjutkan, proses perundingan divestasi Freeport sudah sampai tahap Sales & Purchase Agreement. Selanjutnya yakni bagaimana menyelesaikan administrasi, termasuk izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari Kementerian ESDM.

"Izin ini membutuhkan clearance dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) terkait isu Lingkungan PTFI. Tanpa IUPK dan clearance KLHK berdasarkan agreement, Inalum tidak bisa menyelesaikan seluruh tahapan. Ini yang harus dipahami oleh Fraksi Gerindra," ujar Hasto.

Dia mendorong agar Fraksi Gerindra memahami terlebih dahulu berbagai tahapan tersebut. "Pemerintahan Jokowi pasti akan memertimbangkan dengan seksama dan semua dilakukan dengan sebesar2nya bagi kepentingan nasional, dan kepentingan rakyat termasuk masyarakat Papua itu sendiri," ucapnya.

Hasto menilai, kepentingan nasional, termasuk kedaualatan ekonomi harus diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Dia berharap Gerindra konsisten dengan sikap Prabowo yang selama ini menekankan pentingnya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 33. [inews.id]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel