Bima Arya Jelaskan Asal Mula Dana Operasional Desa Digulirkan Jokowi

Foto: Dok. Pemkot Bogor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mencairkan dana operasional kelurahan pada tahun 2019. Namun rencana ini menjadi polemik karena kebijakan itu dianggap hanya untuk kepentingan Jokowi sebagai capres petahana.

Wali Kota Bogor Bima Arya bercerita mengenai awal usulan dana kelurahan tersebut. Bima yang juga menjabat Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) meyebut daerah sangat membutuhkan dana operasional itu layaknya dana desa yang sudah digulirkan lebih dulu.

"Pada pertemuan antara Presiden dengan para wali kota di Istana Bogor bulan Juli lalu, Presiden memberi kesempatan kepada kami (Apeksi) untuk curhat. Tentunya momen itu kami gunakan untuk sampaikan beberapa hal yang jadi atensi bersama," ungkap Bima melalui pesan singkatnya, Minggu (21/10).

Ia menambahkan, saat itu dirinya bersama Wali Kota Jambi Syarif Fasha diminta anggota Apkesi lainnya untuk menjadi juru bicara dalam sesi pertemuan dengan presiden tersebut.

"Kami sampaikan beberapa hal penting seperti kewenangan pengelolaan SMA/SMK, pengangkatan guru honorer K2, evaluasi sistem zonasi penerimaan siswa, kewenangan pemeliharaan jalan, serta permohonan dana untuk kelurahan," terang politisi PAN itu.

Menurut Bima, para wali kota menyampaikan kepada Presiden bahwa saat ini mayoritas penduduk tinggal di perkotaan, karena itu penting untuk kelola tren urbanisasi dengan baik.

"Jangan sampai problem perkotaan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi kemudian meledak mengancam kebersamaan dan stabilitas nasional," jelasnya.

"Saat itu presiden spontan berkata 'oh iya, belum ada ya anggaran khusus untuk kelurahan?'. Kami jawab, 'belum,Pak”. Kemudian Presiden bilang, 'baik akan saya kaji dan koordinasikan.' Sambil beliau catat  itu di iPad beliau. Saat itu presiden didampingi Mensesneg Pratikno," tambahnya.

Terlepas dari isu politik di tahun politik, kata Bima, bagi para wali kota anggaran untuk kelurahan tadi adalah kebijakan yang memang ditunggu. "Kami sambut baik. Tinggal pelaksanaanya saja yang harus diiringi dengan aspek perencanaan yang tepat agar tepat sasaran dan pengawasan secara bersama-sama agar semua tetap sesuai dengan aturan," pungkasnya.

Dana operasional kelurahan yang direncanakan pemerintah pusat akan cair tahun 2019 dengan usulan dana Rp 3 triliun pada APBN 2019. [kumparan.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel