Kenapa Sri Mulyani Ikut Dilaporkan Padahal Juga Sebut Nama Prabowo?


Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap mempromosikan Joko Widodo terkait pose satu jari di IMF-World Bank. Sri Mulyani tak berpose satu jari, namun menjelaskan bahwa nomor urut 01 adalah untuk Jokowi dan nomor 02 Prabowo Subianto.

Pose satu jari itu terjadi saat penutupan IMF-World Bank (WB) Meeting di Bali, Minggu (14/10/2018). Saat itu Luhut bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bos IMF Christine Lagarde, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berpose bareng di atas panggung.

Luhut tampak bergaya satu jari dan dia mengajak Christine Lagarde, yang sebelumnya berpose dua jari, berganti menjadi satu jari. Lagarde kemudian sempat mengganti pose menjadi satu jari. Saat itu Sri Mulyani sambil tertawa menjelaskan soal pose nomor urut di Pilpres 2019 itu. Sri Mulyani mengatakan 'two for Prabowo and one for Jokowi'.

Meski tidak ikut pose dengan satu jari, Sri Mulyani tetap dilaporkan. Laporannya adalah soal mengkampanyekan Jokowi, padahal Sri Mulyani juga menyebut nama Prabowo. Laporan ini dimasukan atas nama Dahlan Pido selaku masyarakat, dengan melampirkan pemberitaan media sebagai bukti.

Kuasa hukum pelapor, Taufiqurrahman menjelaska mengapa Sri Mulyani ikut dilaporkan. Alasannya karena aksi Luhut dan Sri Mulyani dinilai saling terkait.

"Inikan satu rangkaian kalau melihat secara parsial mungkin akan terlihat hanya sebatas informasi tapi dari rangkaian itu saling terkait," kata Taufiqurrahman di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).

Taufiq mengatakan secara tidak langsung yang dilakukan Sri Mulyani sebagai bentuk imbauan agar Lagarde berpose satu jari. Sri Mulyani dituding mempengaruhi Lagarde untuk mengkampanyekan paslon nomor 01, meski Sri Mulyani juga menyebut nama capres nomor urut 02.

"Ada perintah dari bu Sri Mulyani pada pak Luhut, untuk menyampaikan pada direktur IMF 'not dua', itu kan secara tidak langsung itu imbauan," kata Taufiq.

"Berita inikan masuk dalam skala nasional, semua mata melihat ke sana. Sehingga patut diduga itu merupakan suatu imbauan mempengaruhi agar direktur IMF ikut mengkampanyekan angka 1," sambungnya.

Taufiq menduga terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Sri Mulyani dan Luhut. Bawaslu diminta untuk tindak lanjuti bentuk pelanggaran tersebut.

"Kita patut duga ini ada pelanggaran, tapi kami serahkan pada Bawaslu dari bukti yang diajukan, silahkan Bawaslu tindak lanjuti apakah memenuhi unsur pelanggaran atau tidak," tutur Taufiq. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel