Ngabalin soal Polemik Pose 1 Jari: Jangan Ganggu Luhut dan Sri Mulyani

Foto: Kumparan

Pose satu jari yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dengan mengajak Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde pada saat penutupan acara annual meeting IMF-World Bank di  Bali, berujung laporan ke Bawaslu karena Luhut dan Sri Mulyani diduga melakukan kampanye terselubung di sela acara yang dibiayai oleh dana APBN.

Tak hanya itu, Partai Demokrat secara terbuka meminta Luhut dan Sri Mulyani mundur dari menteri agar lebih leluasa berkampanye untuk Jokowi di Pilpres 2019.
Namun, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin membela Luhut dan Sri Mulyani. Menurut dia, sebaiknya Partai Demokrat dan pihak-pihak lain tidak usah mengganggu Luhut dan Sri Mulyani karena keduanya merupakan menteri yang serius bekerja untuk kemajuan Indonesia.

"Situasinya pertama tetap harus proporsional dan profesional dalam melihat masalah tidak usah merasa kebakaran jenggot. Enggak usahlah diganggu mereka karena mereka sedang konsentrasi penuh untuk kemajuan bangsa," ujar Ngabalin kepadaa kumparan, Jumat (19/10).

Salah satu kerja nyata yang dilakukan Luhut dan Sri Mulyani adalah mensukseskan penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank di Bali. Sehingga mendapatkan apresiasi dari banyak pihak terutama para pemangku kebijakan, para petinggi negara, hingga pemimpin negara di seluruh dunia.

"Kalau ada yang masih tetap buta mata, buta hati mengkritik para menteri Jokowi yang telah bekerja keras seperti Pak Luhut, Bu Sri Mulyani ini orang-orang yang harus segera berbaik sangka kalau tidak nanti mereka tambah sakit, negative thingking, cemburu, cemberut," tutur dia.

Sebaliknya, Ngabalin meminta kepada Demokrat untuk berkonsentrasi saja mendukung ke pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Sandi yang menjadi koalisinya di pilpres.

"Sebaiknya teman-teman konsentrasi saja atas dukungan koalisi mereka yang sedang mereka usung, tidak usah mengganggu, tidak usah merasa gerah dan sempit dalam bergerak," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon meminta para menteri Kabinet Kerja yang masih berkampanye saat menghadiri acara kenegaraan agar mundur saja dari jabatannya. Jika menteri yang masuk dalam tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf mundur, mereka bisa lebih leluasa untuk berkampanye.

"Ini pelajaran juga bagi semua pejabat negara agar di acara-acara resmi tidak berlaku partisan. Isi kepalanya jangan kampanye Pilpres saja. Kalau sudah enggak tahan mundur aja dari menteri biar bebas kampanye Jokowi kapan pun," kata Jansen. [kumparan.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel