Sukses Bikin Terobosan Jaminan Kebebasan Beragama, Jokowi Diapresiasi

Foto: Antara

Kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober 2018 genap berusia empat tahun. Era Jokowi-Jusuf Kalla dinilai telah berhasil melakukan terobosan-terobosan untuk menjamin Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB).

“Presiden telah mengeluarkan Perpres tentang Harlah Pancasila 1 Juni, pembentukan BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila), Perppu ormas, Perpres pendidikan karakter, serta berinisiasi untuk merevisi UU Terorisme yang tujuannya mempromosikan toleransi dan menindak tegas tindakan ujaran kebencian,” kata Ketua Kaukus Pancasila Eva Sundari dalam keterangannya yang diterima iNews.id, Jumat (19/10/2018).

Menurut dia, kebijakan yang ditujukan untuk menjamin KBB di tengah masyarkat tersebut cukup berhasil. Hal itu dapat dilihat dari tren tindakan kekerasan di Indonesia yang menurun dan ada peningkatan pola perbuatan baik (best practices) selama 2017 berdasarkan laporan Wahid Foundation.

Eva menyebut, dalam riset itu ditunjukkan tindakan-tindakan kekerasan didominasi oleh aktor non-negara, terutama ormas dan institusi di daerah, seperti polres dan pemda. Tren kekerasan pada 2017 cenderung terjadi di DKI dan Jawa Barat.

“Pemerintah Pusat telah menunjukkan sikap tegas berupa zero tolerance terhadap intoleransi dan melakukan upaya-upaya terukur terhadap sikap tersebut,” ujar dia.

Kendati demikian, Tim influenser TKN Jokowi-Ma’ruf Amin itu mengaku, perbaikan jaminan kebebasan di tingkat pusat berupa kebijakan dan perbaikan UU perlu penegakan hukum, serta upaya kultural masyarakat.

“Ya, kita memang masih mewarisi problem-problem masa lalu yang belum bisa terselesaikan, karena sebagian direkomendasikan diselesaikan di daerah juga,” ucap dia.

Menurut dia, di masa pemerintahan Jokowi-JK, parlemen juga sudah aktif memperjuangkan hak KBB melalui inisiatif Kaukus Pancasila sejak 2008. Selain itu, DPR juga terus melakukan mediasi dan lobi-lobi untuk penanganan dan pencegahan kasus kekerasan KKB.

Kaukus Pancasila juga terus melakukan kampanye membangun toleransi, khususnya di kalangan guru dengan bekerja sama dengan BPIP, MPR, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan pada 2017.

“Penegakkan HAM KBB bukan saja urusan eksekutif, tapi juga legislatif dan yudikatif yang di luar wewenang presiden. Ini soal tingkat spiritualitas masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan terutama terhadap kelompok minoritas yang sering jadi korban,” tuturnya.

Anggota Board International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion and Beliefs itu berharap, seluruh stakeholder dapat mendiskusikan perbaikan pendidikan kewarganegaraan yang dinilai lemah dan pendidikan agama yang masih membutuhkan pengajaran toleransi.

Eva Sundari sepakat adanya kritik kepada pemerintah terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. Menurutnya, presiden harus memerintahkan Jaksa Agung untuk membuat terobosan dalam penanganan warisan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

“Beberapa kasus yang sudah diselidiki di DPR dan Komnas HAM harus ada yang ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung sebagai pelaksanaan janji kampanye Jokowi,” ujar Eva. [inews.id]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel