Wakil Walkot Bekasi: Filosofi Jokowi-Ahok Nggak Sampai ke Anies


Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan alasan mengapa bantuan keuangan Rp 194,8 miliar yang diterima Pemkot Bekasi dari Pemprov DKI untuk penanganan di lokasi TPST Bantargebang belum cukup. Tri menyebut hubungan kerjasama Pemprov DKI-Pemkot Bekasi tidak hanya sekedar pengelolaan di TPST saja.

"Bahwa terkait hubungan DKI Jakarta dengan Bekasi tidak hanya terkait dengan TPST. Kami selalu berkiblat pada sesuatu yang baik pada zaman Pak Jokowi dan Pak Ahok di mana pada saat itu dibentuk kemitraan di antara Pemda yang ada. Yang Rp 194 miliar itu dana kompensasi hanya TPST sehingga kegiatan yang Rp 194 miliar hanya untuk kebutuhan yang ada di Bantargebang," ujar Tri saat dihubungi, Minggu (21/10/2018).

Menurut Tri, pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan pengelolaan sampah dari DKI ke Bantargebang juga harus dipikirkan. Sebab, hal itu saling terkait dengan pengelolaan TPST di Bantargebang.

"Makanya kami menganggap Ahok lebih baik, kan PKS dan Gerindra mempertanyakan itu. Contoh kita dibangun jalan di Bekasi Timur, kita dibangun jalan di Jembatan Jatiwaringin. Sekarang kita punya persoalan misalnya pembangunan flyover di Pendawa dan Rawa Panjang. Kita dibangun akses ke Bantargebang, misalnya mulai dari pintu tol. Itu semua pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pengangkutan di Bantargebang," tutur Tri yang Pilwalkot Bekasi 2018 lalu ini didukung koalisi Partai Golkar, Demokrat, PAN, Hanura, PPP, dan PKB itu.

"Makanya kami membuka Bekasi Barat 24 jam. Makanya Rawa Panjang dan Pendawa dibikin flyover. Kalau lebih cepat, beban lingkungan artinya beban masyarakat berkurang. Truk bisa lebih cepat sampai di Bantargebang, ada pengiritan pemakaian BBM, kerusakan kendaraan, kemacetan dan warga nggak komplain karena bau. Pendawa, kaki yang kita bikin flyover dari Siliwangi ke Bantargebang supaya di simpang Siliwangi tidak terjadi antrean, truk bisa langsung ke Bantargebang," sambungnya.

Tri kemudian menjelaskan bahwa bantuan keuangan Rp 194,8 miliar dari Pemprov hanyalah untuk kebutuhan fasilitas Penerangan Jalan Umum di TPST. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan di TPST Bantargebang belum termasuk di dalamnya.

"Nah itu, dalam rangka untuk mempercepat proses mobilisasi dari truk sendiri, kan dampaknya TPST tidak sekedar di lokasi. Mulai dari keluar GT seakan-akan jadi tugas Pemkot Bekasi. Ini yang harus ayo kita bareng-bareng, info ini yang saya lihat tidak sampai ke beliau. Yang kedua, kita mencoba komunikasi formal/informal oleh Pak Wali, tidak pernah ditanggapi. Makanya ada statement hubungi seperti hubungi 7 langit di atas," katanya.

Hal-hal tersebut lah, kata Tri, yang tidak dipahami oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies tidak memahami filosofi kerjasama antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi yang dilaksanakan dua Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjajaha Purnama (Ahok).

"Filosofi ini yang nggak sampai ke Pak Anies Baswedan. Di level bawah hanya melihatnya ngapain bangun infrastruktur, itukan tugasnya Bekasi. Jadi kayak ada egosentris di DKI bahwa gue kan nggak mau, ini duit gue, ngapain bangun jalan di Bekasi. Pada zaman Pak Jokowi dan Pak Ahok tidak seperti itu. Kalau daerah perbatasan Jatiwaringin, yang nikmati warga Jakarta atau Bekasi? Kan dua-duanya. Pasar Rebo sekarang dilebarin, enak nggak warga Jakarta. Pengalaman ini yang harus duduk bareng, tidak hanya ribut di media karena jadi persepsi berbeda. Saya kasihnya banyak lho Rp 194 miliar, padahal masih banyak dana yang harus diberikan pada masyarakat, ada terdiri dari 41 perjanjian yang harus diselesaikan," papar Tri. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel