Lemhanas: Isu Utang Luar Negeri Jangan Dibesar-besarkan Demi Pilpres 2019





Baru-baru ini, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menerbitkan buku berjudul Paradoks Indonesia. Di buku tersebut Prabowo menjelaskan bahwa rakyat Indonesia hidup miskin padahal ada di dalam negara yang kaya. Menurut Prabowo, yang menjadi permasalahan utama negeri ini adalah utang luar negeri yang menumpuk.

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Profesional Bidang Ekonomi dan Strategi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Panutan Sulendrakusuma mengungkapkan, memasuki tahun politik pemahaman ekonomi terkait utang luar negeri kerap dikaitkan untuk menyerang kelompok tertentu. Padahal kedua persoalan tersebut tidak memiliki hubungan satu sama lain.

Pengertian utang luar negeri yang dimiliki Indonesia dalam jumlah banyak menciptakan persepsi negatif di tengah masyarakat. Padahal isu tersebut dihembuskan untuk menyerang kelompok lain jelang pelaksanaan Pilpres 2019 mendatang.

Kenyataannya, pinjaman luar negeri demi pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi dalam negeri yang bisa dinikmati masyarakat.

Persoalan utang yang selama ini dibesar-besarkan, pemerintah sudah memperhitungkan dampaknya. Dan kebijakan yang diambil, tentunya memiliki kajian tersendiri yang tentunya tidak akan dibebankan kepada rakyat.

Meski demikian, kalimat utang memiliki konotasi yang kurang nyaman didengar. Istilah utang, menurut Panut, secara kultural menginterpretasikan kegiatan ekonomi.

Sebetulnya, masih kata Panut, utang dalam pengertian ekonomi adalah mempertemukan antara pihak-pihak yang memang kelebihan uang.

“Contohnya utang luar negeri. Mendengar istilah utang terkadang memiliki konotasi yang kurang baik bagi masyarakat. Kalau boleh menceritakan, sewaktu saya mahasiswa kiriman dari orang tua terlambat kemudian saya utang ke kantin di sekolah. Apakah saya utang di kantin tersebut salah?,” kata Panut, Rabu (7/11/2019).

Panut mengungkapkan, adanya buku Paradoks Indonesia yang belum lama ini beredar, seolah-olah Indonesia sedang mengalami krisis utang. Padahal, Panut menilai, kenyataannya tidak demikian. Apalagi dikaitkan dengan politik, Panut mengatakan bahwa kedua persoalan tersebut tidak memiliki kaitan.

"Kita masih ingat bahwa baru-baru ini ada buku yang berjudul Paradoks Indonesia. Persoalan itu padahal tidak masuk di dalam rumusan ekonomi konstitusi. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik di tengah masyarakat," ujar Panutan.

Menurut Panut, persoalan hutang luar negeri saat ini seolah digiring ke dalam ranah politik sehingga isu tersebut menjadi sentimental.

“Secara tidak sadar masyarakat sudah mencampurkan pengertian hutang dalam kehidupan sehari. Jadi sebetulnya hutang itu adalah sesuatu yang netral yang tidak tepat jika dikaitkan dengan persoalan politik,” terang Panut menutup pembicaraan. [okezone.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel