Lindungi TKI, Menaker Mau Bikin 4.000 Desa Migran Produktif

Foto: Kemnaker

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri berharap seluruh desa kantong pekerja migran yang berjumlah sekitar 4.000 desa mampu melaksanakan program Desmigratif (desa migran produktif) yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan. Hanif mengatakan program Desmigratif dibuat untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia.

"Program Desmigratif sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk memberikan pelayanan dan pelindungan terbaik kepada para calon pekerja migran, purna pekerja migran dan keluarganya," kata Hanif dalam keterangan tertulis, Rabu (31/10/2018).

Saat memberikan arahan di acara "Konsolidasi Penguatan Peran dan Fungsi Penanggung Jawab Desa dan Koordinator Dinas Program Desmigratif" 2018, di Jakarta hari ini, Hanif mengatakan program Desmigratif merupakan program rintisan yang sifatnya masih terbatas. Untuk itu sebagai langkah awal sekitar 60 kabupaten/kota menjadi model bagi daerah lain dengan rata-rata 2 desa setiap kabupaten/kota dalam setahunnya.

Program Desmigratif menjadi pilot project tahun 2016 di dua desa dan diduplikasi di 120 desa pada 2017. Kemudian pada 2018 ada tambahan 130 desa.

"Nantinya kalau 4.000-an desa kantong pekerja migran dari total 74.900 desa, memiliki program Desmigratif dan empat pilar berjalan baik, yakinlah migrasi berlangsung aman dan pelindungan pekerja migran juga lebih baik," tutur Hanif.

Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan program prioritas Kantor Staf Presiden (KSP) Enda Ginting menyatakan KSP siap bersinergi dengan Kemnaker untuk menjalankan program Desmigratif dengan beberapa kementerian atau lembaga.

"Termasuk kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk wilayah lokasi satu atap agar pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan sedekat mungkin dengan lokasi calon pekerja migran," kata Enda.

Sedangkan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati mengungkapkan dalam menjalankan program Desmigratif, para kepala dinas di daerah perlu mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan di daerahnya masing-masing dan program yang telah diluncurkan Kemnaker.

"Kemendagri akan melakukan pemetaan atau mapping dan pengawalan agar semua sektor yang bisa masuk ke desa tersebut bisa dilaksanakan harmonis dan selaras. Masing-masing melaksanakan tupoksinya, tapi masih di dalam satu lokasi," katanya.

Turut hadir dalam acara konsolidasi Hadir dalam acara konsolidasi Dirjen Binapenta PKK Kemnaker Maruli A. Hasoloan, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Taufik Madjid, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati dan dan Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan program prioritas Kantor Staf Presiden (KSP) Enda Ginting.

Konsolidasi diikuti oleh 250 orang meliputi 130 penanggungjawab tim pelaksana Desmigratif di Desa, Kordinator Desmigratif dari 65 Disnaker kabupaten/kota dan Kabid Penempatan dari 10 Disnaker Provinsi. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel