Mendagri: Program Pembangunan Sejalan dengan Dinamika Masyarakat


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla berkomitmen menjalankan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu kedaulatan rakyat harus dapat masuk ke dalam sendi-sendi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Komitmen itu diwujudkan melalui pencapaian Nawa Cita.

Karena itu, Tjahjo menyerukan kepada para akademisi agar mampu mencermati perkembangan dinamika bahwa program semesta jangka panjang telah memasuki usia ke-73 tahun sampai dengan proses konsolidasi demokrasi yang dipersiapkan guna menyukseskan Pemilu Serentak 2019.

“Program semesta jangka panjang tahap pertama, sampai proses konsolidasi demokrasi yang sekarang sedang kita persiapkan pada Pemilu serentak 2019 ada tahapan yang tentunya dari kalangan akademisi perlu mencermati gelagat perkembangan dinamika yang ada,” ujarnya saat menjadi pembicara seminar nasional di Gedung Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana Jimbaran, Bali, Sabtu (10/11/2018).

Tjahjo mengatakan, Kemendagri saat ini telah mengalami pergeseran fungsi daripada zaman-zaman sebelumnya. Itu salah satunya bisa dilihat dari cara Kemendagri membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif dan efisien sebagai upaya mendorong percepatan reformasi birokrasi untuk memperkokoh struktur otonomi daerah.

“Membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif efisien dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi untuk penguatan otonomi daerah,” kata dia.

Tjahjo menuturkan, Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari 514 kabupaten kota dengan  34 provinsi yang membawahinya. Terdapat kemajemukan dan variasi dalam menghadapi tata kelola pemerintahan, budaya, adat istiadat serta kondisi geografis yang berbeda-beda, menjadi tantangan tersendir.

Provinsi Bali, menurut Tjahjo, adalah salah satu provinsi yang beruntung dikarenakan memiliki segala aspek, mulai dari kisah perjuangannya hingga aspek pariwisata. Namun dia mengingatkan bahwa ada bagian yang tidak boleh dilupakan, yaitu adat istiadat dan keunikan di Bali termasuk yang dipetakan sebagai area rawan. Dengan begitu, penanganan kompleksitas permasalahan di Provinsi Bali dan daerah lain berbeda.

Dia menegaskan, yang bertugas menjaga stabilitas daerah termasuk kepentingan politik dan HAM di daerah sejatinya bukan hanya Kemendagri, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pemerintah daerah dari gubernur hingga kepala desa. Selain itu, elemen-elemen penting seperti kapolri hingga babinkamtibnas; panglima TNI hingga babinsa, dewan pusat hingga daerah, kejaksaan, partai politik, ormas, tokoh agama, dan tokoh adat, juga menjadi bagian komponen stabilitas daerah.

“Komponen tersebut juga bagian dari tata kelola pemerintah sehingga harus mampu memastikan stabilitas politik, pemerintahan dan perencanaan pembangunan berjalan dengan baik dan memastikan program bisa terlaksana dengan baik,” ucapnya. [inews.id]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel