Genjot Infrastruktur, Jokowi Dinilai sebagai Pemimpin yang Memiliki Pemikiran Maju


Talkshow Rabu Satu kembali digulirkan di Rumah Cemara, Jl Cemara No 19, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019). Dalam penyelenggaraan yang keduanya, Rabu Satu mengangkat tema diskusi “Energi, Pangan dan Infrastruktur” dan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, termasuk di antaranya komunitas dan kelompok masyarakat dari beberapa daerah.

Berdasarkan keterangan pers yang diterima, Rabu Satu gelaran kedua dibuka oleh Fiki Satari selaku Direktur Konten Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang sekaligus menyampaikan beberapa pencapaian pemerintahan Jokowi khususnya berkaitan dengan topik Energi, Pangan, dan Infrastruktur.

Pembangunan Infrastruktur yang Berorientasi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia


Inas N Zubir yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI bertindak sebagai moderator dalam talkshow Rabu Satu kali ini. Inas memulai sesi diskusi dengan menyampaikan beberapa program pemerintahan Jokowi yang selama ini telah berjalan dan memberi dampak positif bagi masyarakat khususnya petani Indonesia.

“Pak Jokowi punya ide pembangunan yang out of the box. Membangun infrastruktur bukan hanya saat dibutuhkan. Namun infrastruktur dibangun untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya infrastruktur harus hadir di seluruh pelosok Indonesia,” kata Inas sambil membuka sesi diskusi dalam Rabu Satu Talkshow kali ini.

Darmawan Prasodjo , narasumber pertama yang diundang untuk berbagi cerita dalam talkshow Rabu Satu kali ini menambahkan, bicara soal pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya berbicara dalam dimensi sesempit persoalan untung rugi, tapi lebih dari itu. Visi pemimpin yang melihat ke depan akan mampu memberi arah pembangunan yang berkeadilan sosial dan pada saatnya nanti memberi manfaat signifikan pada warganya.

“Tahun 80-an Lew Kuan Yeuw di Singapura bangun infrastruktur besar-besaran. Banyak yang menertawakan karena penduduknya masih pakai sepeda, begitu juga dengan China. Banyak jalan besar, tapi dilalui sama sepeda. Tapi, kini Singapura punya infrastruktur yang diakui sangat bermanfaat bagi warganya dan berkualitas bagus karena pemimpinnya forward looking, berpikiran maju, ada visi ke depan. Di sini pentingnya memiliki pemimpin yang mengajak negara hadir untuk menentukan arah bangsa ini,” katanya.

Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia yang juga hadir sebagai narasumber mengamini pernyataan Darmawan. Ditambahkan oleh Henry, berbagai program pemerintahan Jokowi terkait aspek pangan berhasil memastikan kestabilan harga pangan dalam 4 tahun ke belakang. Tidak hanya itu, kebijakan-kebijakan berkaitan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, embung, bendungan, dan jembatan berdampak langsung bagi petani di desa. Hadirnya program Dana Desa pun sangat mengoptimalkan potensi agrowisata di desa-desa.

“Infrastruktur itu luas bukan hanya tol, tetapi juga bendungan, waduk, irigasi, pemukiman, jembatan, pasar, dan masih banyak lagi. Itu adalah bagian infrastruktur,” ujarnya.

Petani Beras Merasakan Langsung Program dan Dukungan Pemerintah

Sesi berikutnya mengajak para perwakilan masyarakat yang hadir dalam Rabu Satu. Muhammad Fadlil Kirom yang mewakili Komunitas Beras Premium Jawa Tengah langsung menggambarkan perubahan yang signifikan setelah adanya program dari pemerintahan Jokowi yang berkaitan dengan aspek pangan.

“Harga beras Jawa Tengah saat panen raya tidak pernah jatuh signifikan. dua tahun terakhir, harga gabah terjaga di Rp4.500. Ada kerja-kerja besar yang dilakukan pemerintahan Jokowi dalam pengendalian harga. Sekarang Rp4.700. Saat awal Jokowi memimpin masih Rp2.300. Ini harus diapresiasi karena permainan beras itu sulit diatasi,” tuturnya.

Perwakilan masyarakat berikutnya hadir langsung dari Lampung untuk berbagi cerita tentang perubahan baik yang dirasakan oleh masyarakat. Fajar Sumantri, perwakilan dari Konsorsium Kotaagung Kabupaten Tanggamus, Lampung, hadir langsung dalam Rabu Satu untuk menceritakan dampak program-program pembangunan yang telah dijalankan pemerintahan Jokowi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di desa. Dalam kesempatan tersebut, Fajar menggarisbawahi beragam program brilian yang hadir di era pemerintahan Jokowi, seperti Perhutanan Sosial tidak akan mampu berdampak maksimal tanpa adanya infrastruktur dasar yang memadai.

“Perhutanan sosial jadi jawaban. Sekarang 58.000 hektare yang sudah diberikan izin oleh pemerintah sehingga 3.000 kepala keluarga mendapat kesempatan garap lahan. 58.000 hektar, kopi 35.000 ton, belum lagi kakao lada cengkeh, pisang, dan lain-lain nilai transaksi hampir Rp 1,3 triliun. Bisa dibayangkan pendapatan yang diterima masyarakat,” tuturnya. [okezone.com]

Iklan Atas Artikel