Warga Dimintai Uang Urus Sertifikat Tanah, KSP: Itu Pelanggaran!


Pungutan dalam pengurusan sertifikat tanah merupakan pelanggaran. Sebab, tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut.

Demikian ditegaskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di sela-sela diskusi Pembangunan Infrastruktur di Jakarta, Jumat (8/2/2019).

"Oh sebenarnya untuk sertifikat itu, kalau itu yang terjadi, saya pernah baca katanya ada Rp 25 juta. Ini pelanggaran. Ini pasti, karena enggak ada aturan seperti," katanya.

Moeldoko mengatakan, jika ada praktik sedemikian rupa harus segera dilaporkan.

"Kalaupun ada waktu itu paling Rp 200.000 untuk biaya ukur apa lah itu. Tapi saya pernah baca kok Rp 25 juta dari mana itu. Nah praktik-praktik seperti ini perlu dilaporkan kepada Pak Menterinya," ujarnya.

Pemerintah sendiri memiliki tim untuk memberantas pungutan liar (pungli). Menurut Moeldoko, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberi instruksi untuk investigasi masalah ini.

"Oh ada pasti (investigasi) nanti karena satgas pungli kita masih ada. Pasti itu," ungkapnya.

Sebagai informasi, seorang warga di Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan bercerita keluarganya diminta membayar Rp 2,5 juta untuk menebus sertifikat tanah. Padahal, seharusnya gratis. [detik.com]

Iklan Atas Artikel