Anies 'Menyandera' Jokowi


Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan beranggapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 'menyandera' Presiden Joko Widodo. Pasalnya, keputusan tarif subsidi MRT dan LRT antara pemprov DKI dan DPRD baru akan dibahas sehari setelah peresmian.

"Hari minggu (24 Maret) MRT mau di launching sama Presiden, tapi Gubernur bikin rapat pimpinan gabungan (rapimgab) sama DPRD senin (25 Maret). Ini Anies yang menyandera Presiden jadinya," katanya kepada Medcom.id, Kamis, 21 Maret 2019.

Menurutnya, Anies sengaja ingin mempermalukan Jokowi saat peresmian MRT tersebut. Sebab dia menilai ada sangkut pautnya dengan pilpres 2019 yang tinggal menghitung hari.

"Saya lihat dia mau mempermalukan presiden. Masa peresmian, tarif belum ada. Soalnya kan mau Pilpres bulan depan, (Anies) mau menjatuhkan Presiden di mata publik," ucap Azas.

Seharusnya, Anies menggunakan hak prerogatifnya untuk cepat mengambil keputusan tarif MRT dan LRT. Tak perlu lagi menunggu DPRD untuk menyetujui besaran tarif dan subsidi.

"Dia kan punya hak prerogatif sebagai gubernur. Dipakai dong hak itu. Kalau DPRD mempersulit, tentukan sendiri. Biar DPRD berhadapan dengan masyarakat," terangnya.

Azas juga mencurigai kerja Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Sebab tak terlihat hasil dari pekerjaan mereka sebagai pembantu gubernur di pemerintahan.

"Orang-orang yang dikumpulkan Anies di TGUPP yang digaji puluhan juta rupiah, apa pula kerja mereka? Tidak bermutu," tandas Azas.

Ia beranggapan, tarif subsidi MRT dan LRT itu sebetulnya dapat rampung pada 2018. Sebab tata cara menghitung tarif dan komponen moda transportasi massal sudah diatur di Permenhub.

"Kalau mau menghitung tarif dan menetapkan kan tinggal hitung sesuai komponen tarifnya. Lakukan survei publik tentang kemauan dan kemampuan masyarakat membayar MRT LRT. Sangat sederhana dan mudah saja kan," tuturnya.
[medcom.id]

Iklan Atas Artikel