Wiranto Imbau Masyarakat Tak Termakan Isu Delegitimasi Penyelenggara Pemilu


Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengimbau masyarakat tidak termakan propaganda atau isu delegitimasi penyelenggara pemilu yang diembuskan oleh pihak tertentu.

Menurut Wiranto, beragam isu kerap bermunculan menjelang pesta demokrasi tahun ini. Jika pemerintah larut menanggapinya, segudang pekerjaan bisa terbengkalai. Apalagi isu yang diembuskan tidak didasarkan data dan fakta alias hoaks.

Jika isu yang diembuskan berdasarkan kenyataan maka pemerintah atau pihak terkait pasti menanggapinya. "Isu-isu yang seperti itu saya kira sedapat mungkin kita jelaskan ke masyarakat. Tapi kalau isu-isu yang terlalu aneh, mengada-ada, kita hanya harapkan masyarakat supaya kebal isu. Gitu aja," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Mantan Panglima ABRI itu mengimbau masyarakat jeli melihat isu yang berembus, jangan sampai termakan isu yang faktanya belum jelas. "Tapi, kami tentu dari penyelenggara pemilu, aparat keamanan, ya akan selalu meng-counter isu itu," tutur Wiranto.

Dia menambahkan, isu-isu yang tidak jelas faktanya alias hoaks umumnya bermunculan di media sosial. Jika isu hoaks itu diarahkan untuk melakukan kampanye hitam, ia memastikan pelakunya akan ditangkap. Karena sudah jelas hal tersebut melanggar undang-undang.

"Kalau sampai itu hoaks, tidak ada fakta, atau itu merupakan kampanye hitam, sudah ada UU-nya, kita tangkap. Tapi kalau isu itu merupakan suatu permasalahan, kita jawab pasti dijawab," ujar Wiranto.

Sejumlah lembaga negara seperti KPU hingga Polri kerap diterpa propaganda untuk mendelegitimasi pemilu.

Di KPU misalnya, muncul isu 70 juta surat suara yang sudah tercoblos 01, namun kabar itu ternyata hoaks. KPU bahkan sudah melaporkan peristiwa ini ke Mabes Polri. Yang terbaru adalah upaya delegitimasi yang menyerang Polri. Media sosial diramaikan informasi bahwa Polri tidak netral dalam Pilpres 2019.

Akun Twitter @Opposite6890 menuding Polri memiliki pasukan buzzer yang mendukung upaya pemenangan Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden petahana. Isu itu pun langsung dibantah. Polri menyebut akun tersebut sengaja melakukan propaganda untuk mendelegitimasi Pemilu 2019. [okezone.com]

Iklan Atas Artikel