Infrastruktur Jokowi Dikritik, Istana: Tak Ada Proyek Mangkrak


Mantan Menteri Koordinator bidang kemaritiman Rizal Ramli beberapa waktu lalu mengkritik soal pembangunan infrastruktur di Indonesia. Rizal menyebutkan pembangunan infrastruktur ini disebut mubazir dan akan menimbulkan kerugian.

Menanggapi hal tersebut, staf khusus kepresidenan Ahmad Erani Yustika menyampaikan apresiasi kepada Rizal Ramli terkait kritik pembangunan infrastruktur. Menurut dia Rizal Ramli telah menjadi pengambil kebijakan dan memberikan pandangan terhadap banyak isu ekonomi.

Namun terkait kritik pembangunan infrastruktur, ada beberapa hal yang perlu disampaikan agar kerangka pembangunan infrastruktur secara umum dapat dipahami dengan baik.

"Indonesia telah tertinggal terlalu jauh dari negara lain dalam pembangunan infrastruktur, padahal pembangunan infrastruktur merupakan salah satu syarat penting untuk memacu keberlanjutan pembangunan dan menciptakan keadilan. Atas dasar itu, pemerintah semenjak awal berikhtiar memacu pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok negeri," kata Erani dalam keterangannya, ditulis, Sabtu (6/4/2019).

Dia mengungkapkan pembangunan infrastruktur akan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih berkualitas atau inklusif karena akses masyarakat menuju sumber-sumber ekonomi dan yang lain (pendidikan, kesehatan) menjadi lebih mudah.

Kemudian, biaya logistik menjadi lebih murah sehingga produk menjadi berdaya saing. Infrastruktur pelayanan dasar, seperti sekolah, rumah sehat, dan sanitasi juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya juga ada tiga prinsip pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir, yaitu ekspansif, efisien, dan efektif (3E). Pertama, ekspansi pembangunan infrastruktur tentu sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan prioritas karena sejak awal pemerintah menetapkan proyek strategis nasional. Ekspansi pembangunan infrastruktur tetap berpegang pada pencapaian prinsip dukungan ekonomi dan keadilan. Pembangunan infrastruktur dibangun menyebar ke seluruh wilayah sehingga menggambarkan hasrat pembangunan "Indonesia sentris".

Kedua, terkait dengan efisiensi, sejak awal pemerintah mereformulasi belanja negara, yang diarahkan untuk memperbanyak alokasi ke belanja modal. Menurut data Kementerian Keuangan, pada 2009, belanja infrastruktur hanya Rp76,3 triliun (2009) menjadi Rp410,7 triliun (2018). Secara total anggaran infrastruktur yang berasal dari APBN sepanjang 2015-2018 sebesar Rp1.315 triliun.

"Tentu biaya itu belum cukup, oleh sebab itu pemerintah mengajak BUMN dan swasta ikut berpartisipasi membangun infrastruktur, baik melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) maupun Pembiayaan Investasi non-Anggaran Pemerintah (PINA). Dengan demikian, tidak benar bahwa hanya Pemerintah dan BUMN saja yang mengerjakan proyek infrastruktur, namun partisipasi swasta juga besar," imbuh dia.

Menurut Erani, hingga saat ini proyek infrastruktur tersebut telah berjalan dengan baik. Dia menyampaikan memang, beberapa berita menyebutkan bahwa proyek infrastruktur pemerintah mangkrak. Namun, berdasarkan keterangan BPK, berita-berita yang beredar tersebut tidaklah benar.

Pada 22 Oktober 2018, misalnya, menurut hasil Siaran Pers BPK disampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) telah merealisasikan belanja infrastruktur selama tahun 2015, 2016, dan 2017 yang mencapai Rp289,9 triliun.

"Ditegaskan bahwa tidak ditemukan adanya infrastruktur yang mangkrak. Terkait dengan kebocoran dana infrastruktur sebesar Rp 45 triliun (selama 2015-2017), BPK juga mengonfirmasi bahwa berita tersebut tidak benar," jelas dia. Dia menambahkan menurut BPK, kebocoran dana tersebut merupakan temuan periode 2013-2017: Semester I, yang bukan hanya bersumber dari infrastruktur. Bahkan temuan tersebut sudah diselesaikan hingga 96% (Badan Pemeriksa Keuangan, 2018).

Ketiga, efektivitas pembangunan infrastruktur tidak dapat diragukan lagi. Lewat pembangunan infrastruktur indikator sosial membaik. Literasi penduduk pun meningkat, terutama di perdesaan. Sehingga, infrastruktur juga yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Penduduk miskin turun menjadi 9,66% (2018); turun dari 11 persen (2014). Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,94% (2014) menjadi 5,34% (2018). Torehan prestasi lain terkait dengan ketimpangan, dari posisi 0,41 (2014) menjadi 0,38 (2108). Pada 2011, rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun di perdesaan hanya 6,52 tahun dan meningkat menjadi 7,18 tahun pada 2016 (Badan Pusat Statistik, 2018).

Selain itu, data Perusahaan Listrik Negara (PLN) menunjukkan rasio elektrifikasi juga meningkat menjadi 98,3%, akses BBM murah juga dapat dinikmati di 123 titik lokasi (Pertamina, 2018). Tenaga kerja sektor konstruksi meningkat dari 7,28 juta (2014) menjadi 8,3 juta (2018) (Kementerian PUPR, 2018).

Pada skala global, pembangunan infrastruktur berperan dalam memperbaiki peringkat daya saing Indonesia.

Menurut data World Economic Forum (WEF) pada 2013 daya saing Indonesia berada pada peringkat 50 menjadi peringkat 36 pada 2018. Pada rilis indeks daya saing 2018, komponen infrastruktur tidak lagi masuk dalam 3 besar masalah utama daya saing Indonesia.

Pada bagian lain, lompatan peningkatan peringkat daya saing infrastruktur Indonesia merupakan yang tertinggi dibandingkan beberapa negara Asean. Sepanjang 2013-2018, peringkat infrastruktur Indonesia naik 26 peringkat (78 ke 52); Vietnam naik naik 16 peringkat (95 ke 79); Malaysia naik 10 peringkat (32 ke 22); Thailand naik 3 peringkat (46 ke 43); dan Filipina naik 1 peringkat (98 ke 97).

"Terakhir, pemerintah terbuka dengan seluruh kritik dan menggunakan itu sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan di masa mendatang," ujarnya. [detik.com]

Iklan Atas Artikel