Mendagri: Tak Ada Pilkada di Ibu Kota Baru


Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa ibu kota yang baru di Pulau Kalimantan nantinya bukan merupakan daerah otonom baru.

Menurut dia, ibu kota yang baru nantinya hanya akan digunakan sebagai pusat pemerintahan yang ada di satu kawasan. Tjahjo menyebut konsep ibu kota baru nantinya akan mencontoh seperti Putrajaya di Malaysia.

"Kami ikut terus setiap rapat Bappenas. Tapi secara prinsip pemerintahan ini yang saya pahami bukan menrupakan daerah otonom baru," kata Tjahjo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

"Ya, kayak Putrajaya di Malaysia kan satu kawasan," ujarnya menambahkan.

Tjahjo belum mengetahui apakah status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) akan dicabut. Pasalnya, saat ini Bappenas juga tengah menyiapkan regulasi terkait ibu kota baru tersebut.

"Kita enggak bahas soal itu. Ini kan dibedakan pemerintahan dan pusat perekenomian. Tunggulah rilisnya dari Pak Bappenas," paparnya.

Politisi PDIP ini mengatakan, ibu kota baru nantinya hanya akan digunakan sebagai pusat administrasi negara. Selain itu, di ibu kota yang baru nantinya tidak akan dilakukan pesta demokrasi Pilkada untuk kepala daerah khusus ibu kota tersebut.

"Setahu saya enggak ada. Nanti tanya Bappenas," kata Tjahjo. [okezone.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

loading...

Iklan Tengah Artikel 2

loading...

Iklan Bawah Artikel

loading...