Loading...

Anies Baswedan Diminta Kaji Ulang Kebijakan PKL Berjualan di Trotoar


Pengamat Kebijakan Publik, Trubus berharap, Pemprov DKI Jakarta menyediakan lahan untuk para pedagang kaki lima (PKL) dalam mencari nafkah. Dia tak setuju dengan rencana Gubernur DKI Anies Baswedan yang akan mengakomodir PKL di trotoar.

"Saran saya, pak gubernur perlu melakukan pengkajian ulang bahwa PKL boleh di trotoar. Pemahaman berjualan itu harusnya menjorok ke dalam bukan ke luar trotoar. Karena dengan begitu tidak mengurangi kecantikan kota. Lalu jangan berderet deret juga, harus ada jarak," ujar Trubus kepada merdeka.com, Jumat (6/9).

Trubus menegaskan kepada Anies Baswedan, untuk mengkaji ulang bahwa PKL boleh di trotoar. Kawasan sebagaimana dimaksud memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Lahan yang Pemprov berikan itu trotoar, tapi fungsinya bukan untuk berjualan," tutup dia.

Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki.

"Apa yang dilakukan Anies di Thamrin saya pikir lebih efektif, jadi tidak menggunakan trotoar sebagai tempat PKL," tutup dia.

Adapun enam syarat untuk PKL bisa berjualan menurut Permen PUPR NOMOR 3 TAHUN 2014 adalah :

1. Jarak bangunan ke area berdagang adalah 1,5 - 2,5 meter, agar tidak menganggu sirkulasi pejalan kaki.

2. Jalur pejalan kaki memiliki lebar minimal 5 meter yang digunakan untuk area berjualan memiliki lebar maksimal 3 meter, atau memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang 1:1,5.

3. Terdapat organisasi/lembaga yang mengelola keberadaan KUKF.

4. Pembagian waktu penggunaan jalur pejalan kaki untuk jenis KUKF tertentu,diperkenankan di luar waktu aktif gedung/bangunan di depannya.

5. Dapat menggunakan lahan privat.

6. Tidak berada di sisi jalan arteri baik primer maupun sekunder dan kolektor primer dan/atau tidak berada di sisi ruas jalan dengan kecepatan kendaraan tinggi. [merdeka.com]
Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

loading...

Iklan Bawah Artikel