Loading...

Fakta di Balik Rencana Ahok Jadi Bos BUMN


Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kemarin pagi mendatangi kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat. Ahok bertemu langsung dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Ahok mengatakan bahwa ia diminta untuk memimpin salah satu BUMN. Namun, ia belum mengetahui pasti jabatan apa yang ditawarkan.

"Intinya kita bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan menjadi salah satu (petinggi) BUMN. Gitu aja. Jabatannya apa BUMN mana saya nggak tahu, mesti tanya ke pak menteri. Itu aja sih," ujar Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Ia mengatakan bahwa penugasannya di BUMN dalam waktu dekat.

"Saya nggak tahu, mungkin Desember atau November saya nggak tahu. Tanya ke pak menteri. Saya cuma diajak untuk masuk ke dalam salah satu BUMN," tuturnya.

Ia pun bersedia jika ditugaskan di salah satu BUMN.

"Saya kalau buat negara untuk bangsa ya saya mesti bersedia," katanya.

"Saya nggak tahu, saya apa aja juga boleh yang penting bantu negara," tambahnya.

Apa posisi yang pas buat Ahok? Lihat di halaman selanjutnya.

1. Posisi yang Pas Buat Ahok

Ada sejumlah saran untuk Erick Thohir yang mau memasukkan Ahok ke perusahaan pelat merah. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai ada perseroan yang tidak cocok dengan gaya kepemimpinan Ahok.

"Saya hanya menyatakan ya silahkan Menteri BUMN menginginkan, bahwa Ahok ini jangan sampai ditempatkan di BUMN yang, satu, aturan good governance-nya sudah sangat ketat, kedua, BUMN yang memang harus tunduk code of conduct (kode etik) aturan-aturan internasional," katanya saat dihubungi detikcom, Rabu (13/11/2019).

Menurutnya dengan gaya kepemimpinannya, Ahok tidak cocok dengan BUMN yang karakteristiknya seperti itu, misalnya adalah PT Angkasa Pura I dan II, di mana pengelolaan bandara harus tunduk dengan aturan internasional. Begitu pula PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang harus tunduk dengan aturan penerbangan internasional.

Hal itu, lanjut dia karena Ahok dalam tanda kutip kerap menerobos aturan, misalnya saja saat menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membangun ibu kota namun off budget, alias tidak masuk dalam APBD. Menurut dia BUMN tidak bisa dikelola seperti itu.

"Kita contoh bahwa membikin terobosan dalam tanda kutip itu di luar aturan, contohnya mengambil CSR perusahaan yang off budget untuk membangun. Nah itu di BUMN bahaya kalau gitu," ujarnya.

Nah dengan gayanya yang kerap menerobos aturan itu, dia menyarankan agar Ahok ditempatkan di BUMN yang mendapatkan banyak penugasan dari pemerintah.

"Jadi memang harus dikasih, menurut saya kalau umpamanya masuk maka yang sesuai karakter dia adalah BUMN yang bobotnya lebih banyak tugas negara kepada BUMN tersebut, lebih banyak tugas negara bukan tugas korporasi," tambahnya.

2. Bocoran dari Luhut

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ketika ditanyakan hal itu enggan menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya menyambut baik Ahok masuk ke salah satu BUMN.

"Saya nggak tahu. Ya bagus kalau dia masuk BUMN," ujar Luhut singkat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Meski mengaku tidak tahu Ahok bakal ditempatkan di BUMN apa, Luhut tak menepis bahwa Ahok akan ditempatkan di BUMN sektor energi.

"Ya kira-kira gitu lah. Kalau saya tahu masa saya kasih tahu kamu," tambahnya. [detik.com]
Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan