Gerindra: Penenggelaman Kapal Opsi Terakhir, Edhy Prabowo Pro-Nelayan

Partai Gerindra membela kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang berencana memanfaatkan kapal-kapal maling ikan yang statusnya telah inkracht di pengadilan. Gerindra menyebut kebijakan Edhy memihak nelayan.

"Saya Pastikan jika Edhy Prabowo akan melanjutkan dan bahkan menyempurnakan setiap kebijakan menteri-menteri sebelumnya yang dianggap sudah baik, termasuk soal penenggelaman kapal pencuri ikan berbendera asing. Kami memahami semangat kebijakan tersebut adalah keharusan negara bersikap tegas terhadap kapal-kapal pencuri ikan berbendera asing," kata Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangannya, Kamis (21/11/2019).

Menurut Dasco, penenggelaman kapal adalah opsi terakhir yang bisa diterapkan terhadap kapal-kapal pencuri ikan. Namun, kata Dasco, opsi selain penenggelaman kapal lebih pro terhadap nelayan.

"Kalau mengacu pada Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan, ketentuan penenggelaman itu adalah opsi terakhir terhadap kapal pencuri ikan berbendera asing," ucap Dasco.

"Oleh karena itu jika masih bisa dilakukan pemeriksaan, penahanan dan penyitaan dengan baik, maka kami menyarankan Edhy membuka opsi lain yang lebih pro nelayan yakni penyitaan kapal pencuri tersebut untuk selanjutnya melalui putusan pengadilan dihibahkan pada nelayan miskin yang membutuhkan, transportasi laut murah untuk nelayan dan keluarganya atau dijadikan puskesmas keliling," imbuh dia.

Wakil Ketua DPR itu menilai memang ada baiknya kapal pencuri ikan diserahkan kepada nelayan. Menurutnya, kebijakan penghancuran kapal bisa merusak ekosistem laut.

"Prinsipnya daripada kapal dibakar sia-sia dan merusak ekosistem laut, lebih baik kapal berbendera asing tersebut diserahkan pada nelayan kita yang selama ini memang kesulitan membeli kapal. Yang harus dijaga adalah prosedur hukumnya harus ketat dan jangan sampai terjadi penyimpangan," tegas Dasco. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan