Presiden Jokowi Panggil MenPAN-RB, Bahas Perbaikan Rekrutmen CPNS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini menggelar rapat internal dengan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo di Istana, Jakarta. Rapat internal itu salah satunya untuk membahas perbaikan rekrutmen CPNS.

"Dipanggil Bapak Presiden untuk mendengarkan tambahan arahan Bapak Presiden, berkaitan visi-misi Bapak Presiden, skala prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Intinya, perbaikan rekrutmen CPNS. sekarang dalam proses. Kedua, membangun manajemen kinerjanya juga," kata Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Kemudian, kata Tjahjo, dalam rapat Jokowi juga memberikan arahan terkait penataan birokrasi. Birokrasi, kata dia, harus makin simpel, sehingga pelayanan masyarakat dan tahapan perizinan di pusat dan daerah semakin pendek.

"Kemudian arahan beliau juga menyangkut reformasi regulasinya juga. Harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan membangun inovasi-inovasi, kemudian menerapkan IT dengan baik, juga reformasi struktural, termasuk membangun transformasi digital, itu juga diarahkan, sekaligus juga dalam konteks pengawasan birokrasi pemerintah yang harus semakin efektif dan efisien," tuturnya.

"Dan kesimpulannya harus membangun hubungan tata kelola pemerintah yang harus semakin efektif efisien, mempercepat reformasi birokrasi untuk penguatan di semua bidang," sambung Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan Jokowi ingin reformasi birokrasi ini berjalan dengan cepat lantaran menyangkut skala prioritas. Sebab, selama ini reformasi yang dilakukan kurang mengena pada sasaran.

"Sekarang sudah jalan, tapi kebanyakan hanya di kulit, yang diinginkan beliau reformasi birokrasi yang sampai ke jantungnya. rentang jalur yang dirampingkan tidak mengurangi penghasilan pegawai negeri yang 4 juta ini, tapi tugas-tugas fungsional, apakah kepala desa, camat, dirjen, direktur, kasubdit dan sebagainya, memperpendek, sehingga masalah perizinan dan melayani bisa cepat," ujarnya.

Politikus PDIP itu mengatakan, untuk mensukseskan reformasi birokrasi tersebut, KemenPAN-RB didapuk sebagai koordinator. Nantinya, kata Tjahjo, kementeriannya akan bekerja sama dengan Kemendagri, Kemenko Polhukam, dan Kantor Staf Presiden, serta Ombudsman RI.

"Kami terpadu dengan Kemendagri karena menyangkut pemerintah daerah, kemudian di bawah koordinasi Kemenko Polhukam aspek stabilitasnya, dan ketiga dengan KSP pada hal-hal khusus, keempat adalah ORI, Ombudsman. Arahan Pak Presiden, target harus terukur, mencermati berbagai aspek, waktunya, manfaat yang termonitor dan terevaluasi dengan baik, kemudian diharapkan KemenPAN-RB konsisten membangun sistem reformasi birokrasi," papar Tjahjo. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan