Pernyataan Jokowi soal Hukuman Mati Koruptor Dinilai Akan Disambut Antusias Masyarakat


Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai pernyataan Presiden Jokowi terkait dengan terpidana korupsi bisa dihukum mati akan disambut baik oleh masyarakat.

Kendati demikian, Ujang juga mempertanyakan aturan mengenai hukuman mati untuk koruptor tersebut. Pasalnya, hingga kini belum terdapat regulasi yang mengatur akan hal itu.

"Kalau ide itu digelindingkan, ya masyarakat akan menangkap dengan antusias, tapi kan persoalannya jangan sampai aturannya tidak ada," ucap Ujang kepada Okezone, Senin (9/12/2019).

Ketika tidak adanya aturan yang mengikat itu, Ujang mengkhawatirkan kalau pernyataan tersebut hanya akan perdebatan yang berkepanjangan, dan pemerintah akan dinilai hanya membangun pencitraan.

"Lalu menjadi perdebatan yang berkepanjangan, lalu juga pemerintah membangun pencitraan. Kan ini yang tidak kita inginkan," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa para terpidana korupsi bisa saja diberikan hukuman mati, jikalau masyarakat berkehendak. Hal itu disampaikannya tepat pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Jokowi pun mengatakan, saat ini undang-undang yang mengatur soal hukuman mati belum ada yang memberikan sanksi hukuman mati kepada para terpidana pelaku korupsi. Sehingga, perlu ada revisi soal UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dibahas bersama DPR.

"Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan," ucap Jokowi. [okezone.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan