Loading...

Kapal China Masuk Natuna, Mahfud MD: Usir!

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap tegas menyusul peristiwa masuknya kapal China ke perairan Laut Natuna.

Hal itu diungkapkannya saat menghadiri orasi ilmiahnya dalam rangka Dies Natalis 57, Universitas Brawijaya (UB) di Gedung Samantha Krida, Malang, Minggu (5/1/2020) pagi.

"Laut Natuna itu milik Indonesia secara Zona Ekonomi Eksklusif yang sudah ditetapkan PBB," ucap Mahfud MD.

Namun China mengklaim Laut Natuna secara tradisional milik China dan dengan sengaja memasuki wilayah teritorial negara tanpa izin. Namun dalam hukum internasional PBB, Laut Natuna kata Mahfud, secara konvensi hukum laut internasional telah ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

"China mengatakan secara tradisional milik kami, kami tidak peduli dengan hukum internasional. Tugas kita menjaga keutuhan batas wilayah, ideologi, di mana kita harus tegas dan menjaga kedaulatan hukum," ungkapnya.

Meski berbagai pihak menyarankan pemerintah untuk mengambil negosiasi dengan China mengenai wilayah Laut Natuna. Pemerintah Indonesia bersikap tegas untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia termasuk Laut Natuna.

"Saya sebagai Menko Polhukam katakan tidak ada negosiasi di sana. Apapun kita usir, kita halau, harus begitu. Harus tegas kita. Saya katakan kita adalah negara yang tegas," ujar Mahfud.

Mahfud juga mengisahkan bagaimana pasukan Khubilai Khan dari China yang berhasil diusir oleh pasukan Ronggolawe saat memasuki Jawa Timur.

"Di Jawa timur punya Ronggolawe yang mengusir pasukan Khubilai Khan dari China bisa kok. Kita harus mengusir, kita tidak mau negosiasi. Usir, usir, usir! Ada yang bertanya kalau kita diserang bagaimana nanti? Itu ada langkah lagi, karena ini berkaitan dengan hukum internasional," tukasnya.

Sebagai informasi, puluhan kapal nelayan China yang dikawal pasukan penjaga pantai dan kapal perang fregat berlayar di perairan dekat Natuna, Kepulauan Riau, pada 24 Desember 2019. Sejak saat itu pemerintah melakukan tindakan tegas dengan mengirim sejumlah kapal perang untuk menjaga wilayah Laut Natuna. [okezone.com]

Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Loading...

Iklan bawah postingan