Pratikno Minta Anies Setop Revitalisasi Monas

Menteri Sekretaris Negara Pratikno bakal menyurati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi Monas. Pasalnya, Anies belum mengantongi izin untuk menjalankan proyek revitalisasi tersebut.

"Ya karena jelas ada prosedur yang belum dilalui, ya kita minta untuk disetop dulu. Kita surati aja," ujar Pratikno usai rapat bersama sejumlah kementerian di kantor Kemensetneg, Jakarta, Senin (27/1).

Pratikno menyatakan bakal mengirimkan surat itu ke Anies secepatnya. Ia sendiri telah menerima surat pengajuan izin dari Anies yang dikirim pada Jumat (24/1) lalu.

Namun persetujuan surat itu tetap harus melalui Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang diketuai Pratikno dan beranggotakan pemerintah provinsi DKI dan lima kementerian lain.

"Jadi secara prosedural memang kami minta kepada Pemprov DKI untuk meminta persetujuan dulu kepada komisi pengarah. Bagaimana nanti tanggapan komisi pengarah, itulah nanti yang akan dilakukan di rapat penuh," tuturnya.

Pratikno menyatakan bakal menggelar rapat komisi pengarah secepatnya. Terlebih dalam pertemuan yang digelar hari ini, pihaknya telah menerima berbagai masukan dari para ahli.

"Jadi sudah banyak sekali tadi masukan-masukan kaitannya dengan aspek, terutama sekali aspek lingkungan. Kan ada juga rencana penyelenggaraan formula-E yang masuk ke kawasan Monas. Itu juga kami diskusikan," terangnya.

Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono menegaskan Anies harus tetap mengikuti prosedur jika ingin menjalankan proyek revitalisasi Monas.

Berkaca dari kepemimpinan gubernur sebelumnya, kata Basuki, semua gubernur DKI juga mesti mengajukan izin terlebih dulu jika ingin merevitalisasi.

"Bukan kali ini saja, tapi sejak Pak Sutiyoso, Pak Foke, Pak Jokowi juga sudah dilakukan. Ini keempat kali yang akan direvitalisasi dan oleh Pak Anies harus ada prosedur itu," ucapnya.

Revitalisasi Monas sebelumnya jalan terus meski mendapat teguran dari Ketua DPR RI Puan Maharani dan Komisi D DPRD Jakarta. Kontraktor proyek revitalisasi Monas PT Bahana Prima Nusantara memastikan revitalisasi sudah berjalan 88 persen dengan target pengerjaan hingga Februari mendatang.

Pengerjaan revitalisasi Monas dilakukan di kawasan yang bersebelahan dengan lapangan parkir Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) atau seberang Balai Kota DKI Jakarta.

Pemprov DKI menebang sekitar 190 pohon di sana demi revitalisasi. Belakangan Pemprov DKI menyatakan ratusan pohon itu tidak ditebang, melainkan digeser

Kritik dari DPRD

Terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan proyek revitalisasi monas melenceng dari konsep awal dari Pemprov DKI ketika proses penganggaran di DPRD DKI.

"Awalnya konsepnya kan memperbaiki, membuat bagus, menata, ini kan bukan menata, pohon dipotong-potong, dipindahkan," kata Prasetio, Senin (27/1).

Ia mengaku kaget melihat situasi dan kondisi langsung di lapangan, sebab ada beberapa lokasi lahan yang dilapisi beton. Menurut dia, daerah Monas merupakan daerah ring satu yang menjadi daerah serapan, dan berdasarkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah DKI, monas adalah ruang hijau.

"Saya melihat kenapa ini bawahnya dibeton padahal ini adalah daerah serapan yang tidak boleh dibuat apa-apa. Kalau seperti ini pasti saya gak akan kasih (anggaran)," kata dia.

"Ada satu pelanggaran fungsi awal, yang mungkin nanti saya akan panggil para pihak untuk menjelaskan ini, kalau tidak saya berhentikan," lanjut dia. [cnnindonesia.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan