Loading...

Presiden Jokowi Siapkan 100 Hektare Lahan Ibu Kota Baru untuk Bibit Mangrove


Presiden Joko Widodo meminta 100 hektare lahan ibu kota baru di Kalimantan Timur dijadikan bibit mangrove. Hal itu untuk menjaga kelestarian hutan di sana.

"Saya juga sudah minta kepada Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan, red) agar disiapkan kurang lebih 100 hektare untuk persiapan nursery, persiapan untuk persemaian, baik bibit-bibit yang berkaitan dengan mangrove atau tanaman-tanaman yang lain," kata Jokowi ketika rapat terbatas pemindahan ibu kota, di Kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu 15 Januari 2020.

Jokowi menjelaskan bahwa tema 'Nagara Rimba Nusa' dapat menjadi gagasan besar dan bisa disempurnakan sebagai konsep ibu kota baru.

"Saya kira gagasan besar untuk desainnya sudah ada, tetapi juga ini adalah sebuah desain yang bisa diperbaiki dan bisa berubah, sehingga saya harap nanti semuanya bisa memberikan masukan mengenai desain ini," ujarnya.

Menurut dia, tema 'Nagara Rimba Nusa' turut mengangkat konsep mengenai kota yang ramah lingkungan sehingga aspek tersebut juga harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam mempersiapkan ibu kota baru.

"Konsep gagasan Nagara Rimba Nusa artinya kita memiliki kewajiban untuk memperbaiki dari lingkungan yang kurang baik menjadi baik, hutan yang rusak menjadi hutan yang kita rehabilitasi dan kita perbaiki," tuturnya.

Saat ini pemerintah sedang menyiapkan sekira 256 ribu hektare untuk kebutuhan pembangunan ibu kota baru dalam jangka pendek dan menengah.

Kepala Negara menuturkan, secara keseluruhan lahan ibu kota baru seluas 410 ribu hektare akan dibangun dalam jangka waktu panjang dalam pembangunan tersebut.

"Pak Menteri BPN dengan Menteri LHK agar ini segera dirampungkan sehingga nanti arsitek, desainer, dan urban planner-nya bisa masuk dan bisa menyelesaikan desain," ucap Jokowi.

Ia memaparkan, infrastruktur dasar dan klaster pemerintahan di ibu kota baru nantinya dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Di luar itu, pihaknya membuka peluang kerja sama investasi terhadap pembangunan ibu kota baru tersebut.

"Infrastruktur dasar nanti akan dikerjakan oleh Kementerian PU (Pekerjaan Umum). Kemudian untuk klaster pemerintahan yang berkaitan dengan Istana dan gedung-gedung kementerian, ini juga akan dikerjakan oleh pemerintah," ujarnya. [okezone.com]
Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Loading...

Iklan bawah postingan