Soal Jiwasraya, Sri Mulyani Soroti Pengawasan & Moral Hazard!


Sektor keuangan Indonesia tengah dirundung banyak permasalahan. Dari kasus Jiwasraya, AJB Bumiputera, hingga belum selesainya problem di Bank Muamalat. Nah belakangan sampai lagi soal isu korupsi di Asabri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita kepada CNBC Indonesia dalam wawancara eksklusifnya soal kasus-kasus yang menerpa jasa keuangan.

"Kalau kita lihat fenomena dari sektor keuangan di Indonesia semenjak sebelum Reformasi sampai sekarang titik lemah dari sektor keuangan di Indonesia adalah tata kelola. Itu selalu tata kelola korporasi di mana perusahaan jasa keuangan adalah perusahaan yang basisnya kepercayaan masyarakat, antara dia membeli asuransi entah dia menaruh uang di bank tersebut atau jasa keuangan yang lain," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kantornya, Senin (13/1/2020).

"Dia mengharapkan dan tentu dalam hal ini tata kelola dari perusahaan itu harusnya bisa menjaga titipan uang tadi dikelola dengan baik, risikonya dijaga dan bisa dikembangkan secara reasonable sesuai dengan perkembangan ekonomi."

Menurut Mantan Managing Director dan COO World Bank ini, penyakit terjadinya banyak skandal adalah benar-benar tata kelola. Ia bercerita juga saat krisis yang pernah terjadi di Indonesia karena penggerogotan dari dalam.

"Oleh karena itu kalau kita lihat berarti penyakit pertama adalah tata kelola di korporasi Apakah itu terusannya kebetulan swasta murni atau seperti Bumiputera itu muncul merupakan pemiliknya adalah polisi order atau dia BUMN sama saja, selalu persoalannya yang pertama yang menjadi ancaman dari perusahaan Itu adalah manajemennya sendiri, tata kelola yang lemah di dalam perusahaan itu sendiri selalu, kalau kita lihat dulu terjadi krisis perbankan di 1978 Itu karena digerogoti dari dalam sendiri," papar Sri Mulyani.

Moral Hazard dan Pengawasan Memble

Sri Mulyani juga menyoroti soal pengawasan. Ia melihat jika pengawasan melempem maka yang terjadi adalah moral hazard.

"Yang kedua tentu saja supervisi dari perusahaan itu apakah itu oleh shareholder atau dalam hal ini pemiliknya atau oleh pengawas yaitu perbankan atau non perbankan dan inilah yang selalu menjadi titik lemah atau yang menjadi pintu masuk kalau dia tidak diawasi secara baik akan memunculkan terjadinya apa yang disebut moral Hazard dari perusahaan tersebut."

"Kalau seperti ini berarti kita di Indonesia kalau kita sekarang middle income dan ingin menjadi high income country kita harus mampu untuk terus-menerus membangun tata kelola atau good governance," imbuh Wanita kelahiran Semarang ini.

"Di dalam korporasi di Indonesia Kita juga harus dari sisi industri nya punya suatu praktik-praktik perilaku yang bisa menyuburkan sikap yang baik dan saling memberikan sanksi kepada yang tidak baik, karena kalau tidak terjadi itu yang terjadi adalah yang jelek atau sikap jelek itu meracuni keseluruhan industri itu tersebut. Sanksi tegas dan enforcment terhadap regulasi ya dalam hal ini dan juga sel holder dalam mengawasi mereka mestinya menjadi lebih baik ya," tegas Sri Mulyani. [cnbcindonesia.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan