Karut Marut Data Penerima Bansos, Istana: Pemda Harus Koreksi


Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian berharap pemerintah daerah (pemda) dapat memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak virus corona atau Covid-19.

Karut marut data penerima bansos terjadi di beberapa daerah terdampak corona, misalnya DKI Jakarta dan Jawa Barat. Masih ada warga yang berhak menerima bansos tapi tidak terdata. Alhasil, penyaluran bantuan belum tepat sasaran.

"Data itu semuanya datang dari bawah dari mulai RT, RW, lurah, camat sampai Pemprov atau Pemkab dalam hal ini Dinsos. Jadi pendataan itu memang tanggung jawab pemerintah daerah supaya data itu betul-betul by name by address dan tidak meleset," ucap Donny saat berbincang dengan Okezone, Jumat (24/4/2020).

Lebih lanjut, Donny berujar bahwa Pemda harus betul-betul bekerja keras memastikan data penerima bansos sesuai. Dengan demikian nantinya penyaluran bansos akan tepat sasaran.

"Bila masih ada kesalahan, kekeliruan ya harus segera dikoreksi. Semuanya aparat pemda di bawah harus bekerja keras memastikan semua itu," jelasnya.

Sekadar informasi, karut marut data penerima bansos masih terjadi di tengah pandemi corona. Alhasil, warga yang memang membutuhkan belum bisa menerima manfaat bantuan tersebut.

Misalnya saja di Ibu Kota. Dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 386 Tahun 2020 ditemukan penerima bansos yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keduanya tercantum berdomisili di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Selain di DKI, masih banyak ditemukan data bansos tak tepat sasaran di daerah lainnya. [okezone.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan