Catat! Ini Kelompok yang Diperbolehkan Lakukan Perjalanan selama PSBB

Pemerintah kembali mengingatkan bahwa soal siapa-siapa saja yang diizinkan untuk melakukan perjalanan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam masa pandemi virus Corona (COVID-19). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19

"Dalam SE tersebut akan disebutkan secara tegas tentang siapa-siapa yang masih bisa melaksanakan perjalanan sepanjang masa PSBB karena masih dibutuhkan kegiatan-kegiatan untuk pelayanan percepatan untuk penanggulangan COVID-19 ini," ungkap juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube BNPB, Jumat (15/5/2020).

Yuri pun memberi contoh pihak-pihak yang diperkenankan melakukan perjalanan. Mereka yang diprioritaskan adalah tenaga kesehatan dan yang menyangkut pertahanan/keamanan serta ekonomi dasar.

"Sebagaimana contoh manakala suatu provinsi membutuhkan tambahan tenaga sukarelawan, baik medis maupun nonmedis, membutuhkan tenaga spesialis paru, misalnya, membutuhkan tenaga-tenaga teknisi laboratorium kesehatan, atau membutuhkan tenaga-tenaga yang lain yang dibutuhkan daerah tersebut dalam rangka percepatan penanggulangan COVID, maka ini yang termasuk orang-orang yang diberikan pengecualian untuk bisa melaksanakan perjalanan," jelas Yuri.

"Kemudian terkait dengan pertahanan negara, ketertiban dan keamanan masyarakat, pasti ini menjadi prioritas kita untuk tetap diberikan perkecualian. Kemudian pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, pendukung pelayanan dasar dan fungsi ekonomi penting lainnya sudah barang tentu ini juga termasuk dalam kelompok-kelompok tersebut," lanjutnya.

Untuk bisa bepergian, mereka yang diperbolehkan pun harus mengantongi sejumlah syarat. Dokumen yang diperlukan seperti surat penugasan resmi dan surat sehat dari institusi kesehatan.

"Dalam pelaksanaannya, sudah barang tentu dibutuhkan dokumen resmi yang menyangkut penugasan dari unit-unit yang saya sebutkan tadi, yang secara resmi diberikan oleh institusinya," tutur Yuri.

Orang-orang dalam kelompok ini yang mendapat tugas dan sudah memiliki syarat-syarat itu juga harus mematuhi protokol kesehatan. Mereka tidak diperbolehkan melakukan perjalanan apabila dalam kondisi yang kurang prima.

"Yang paling penting adalah bahwa protokol kesehatan mutlak harus diikuti di mana siapa pun yang melaksanakan bepergian harus dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari institusi kesehatan," sebut Yuri.

Dia berharap SE dari Gugus Tugas tidak dimaknai sebagai lampu hijau setiap orang untuk melakukan perjalanan. Menurut Yuri, aturan ini untuk mengatur pembatasan sosial.

"Ini yang harus kita lihat sebagai bagian mengatur pembatasan sosial itu. Tidak kemudian dimaknai bahwa pembatasannya dihilangkan," katanya.

Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 memuat aturan soal siapa-siapa saja yang boleh melakukan mobilisasi lewat bandara. Berikut rinciannya:

1. Kriteria Pengecualian

a. Perjalanan Orang yang Bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan:

1. Pelayanan percepatan penanganan COVID-19
2. Pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum
3. Pelayanan kesehatan
4. Pelayanan kebutuhan dasar
5. Pelayanan pendukung layanan dasar
6. Pelayanan fungsi ekonomi penting
b. Perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya (orang tua, suami/istri, anak, saudara kandung) sakit keras atau meninggal dunia
c. Repatriasi pekerja migran Indonesia, WNI, dan pelajar mahasiswa yang berada di luar negeri serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Persyaratan Pengecualian

a. Persyaratan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta:

1. Menunjukkan surat tugas bagi ASN, TNI, Polri, yang ditandatangani oleh minimal pejabat eselon 2
2. Menunjukkan surat tugas bagi pegawai BUMN/BUMD/UPT/Satuan Kerja/Organisasi nonpemerintah/lembaga usaha yang ditandatangani oleh Direksi/Kepala kantor
3. Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR, rapid test, atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan
4. Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat
5. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah)
6. Melakukan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal saat berada pada daerah penugasan, serta waktu kepulangan)

b. Persyaratan perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia:

1. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah)
2. Menunjukkan surat rujukan dari rumah sakit untuk pasien yang akan melakukan pengobatan di tempat lain
3. Menunjukkan surat keterangan kematian dari tempat almarhum/almarhumah (untuk kepentingan mengunjungi keluarga yang meninggal dunia)
4. Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR test/rapid test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/kinik kesehatan.

c. Persyaratan repatriasi pekerja migran Indonesia, WNI, dan pelajar/mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri, serta pemulangan dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah:

1. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal).
2. Menunjukkan surat keterangan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI) atau surat keterangan dari perwakilan RI di luar negeri (untuk penumpang dari luar negeri).
3. Menunjukkan surat keterangan dari universitas atau sekolah (untuk mahasiswa dan pelajar).
4. Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR test/rapid test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan.
5. Proses pemulangan harus dilaksanakan secara terorganisir oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan universitas.
[detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan