Ini Keluarga Miskin yang Bisa Jadi Penerima BLT Dana Desa Rp600.000

Dana Desa (DD) kini disulap menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga yang terdampak virus corona (Covid-19). Pasalnya, pandemi tersebut menciptakan keluarga-keluarga miskin baru.

Besaran BLT Dana Desa mencapai Rp600.000 per bulan. Rencananya, setiap keluarga miskin akan mendapatkan BLT DD selama tiga bulan ke depan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, mereka yang menerima BLT adalah keluarga miskin baru yang kehilangan mata pencaharian akibat wabah Covid-19.

"Mereka yang miskin itu kemudian kehilangan mata pencaharian, itu salah satunya faktornya. Jadi disebut dengan Keluarga Miskin Baru atau KMB yang belum terdata (Kemensos)," katanya saat rapat virtual dengan Komisi VIII DPR, Rabu (6/5/2020).

Halim mengatakan, penerima BLT DD adalah mereka yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Dengan kata lain, peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Prakerja tidak mendapatkan BLT DD.

Dia menjelaskan, keluarga miskin baru ini akan didata dalam tiga tahap. Pertama, pendataan dilakukan elawan desa yang ditugaskan kepala desa. Pendataan dengan basis RT ini akan menggunakan DTKS Kemensos supaya tidak terjadi pemberian bansos secara dobel. Pendataan ini wajib dilakukan oleh tiga orang.

"Dalam petunjuk teknis pendataan ini dilakukan oleh tiga orang, kenapa harus tiga orang? Agar terdapat ijtima atau kesepakatan terkait keluarga miskin, kalau satu orang mengatakan miskin belum tentu orang lain mengatakan dia miskin akibat Covid-19, nah makanya kita minta tiga orang yang melakukan pendataan di basis RT," ucapnya.

Setelah data dikumpulkan, kata Halim, penentuan keluarga miskin baru ditentukan dalam musyawarah khusus desa. Mekanisme tersebut untuk memverifikasi calon penerima benar-benar keluarga miskin.

"Ketiga, pengesahan bupati/walikota atau camat sebagai delegasi wewenang, kenapa sampai tingkat kabupaten? Di sini letak sinkronisasi supaya daerah bisa melakukan transparansi," ujarnya.

Halim mengatakan, BLT DD untuk melengkapi bantuan sosial pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. "Itulah justru sasarannya supaya bisa mengisi ruang kosong dari kebijakan jaring pengaman sosial yang selama ini sudah ada," ucapnya. [inews.id]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan