Mendes Minta Kepala Daerah Tak Tahan Penyaluran BLT Desa: Kasihan Warga


Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, ada kepala daerah yang menahan proses pencairan BLT Desa. Menurut Halim, para kepala daerah itu ingin distribusi bantuan sosial (bansos) selain BLT Desa bisa diselesaikan terlebih dahulu.

"Ada yang ingin seluruh urusan bansos maupun bansos tunai, bantuan pangan nontunai ini selesai dulu, sehingga dandesnya ditahan tidak dikeluarkan dulu untuk BLT DD. Ada juga model seperti itu," kata Halim dalam konferensi pers, Kamis (21/5/2020).

Selain itu, Halim menjelaskan, masih adanya kepala daerah yang menginginkan distribusi BLT Desa di wilayahnya dilakukan secara serentak. Padahal, kata Halim, ada beberapa desa yang sudah melakukan musyawarah desa khusus (musdesus) dalam menentukan penerima bantuan.

"Terkait desa yang dananya sudah masuk, kemudian sudah musdesus tapi belum tersalurkan. Kadang-kadang permasalahannya itu ada di daerah di mana Bupati atau Wali Kota inginkan adanya kesamaan bareng (distribusi serentak)," ungkapnya.

Karena itu, Halim mengimbau kepala daerah agar tidak menghalangi perangkat desa dalam mencairkan BLT Desa. Menurut Halim, pemerintah setempat bisa melakukan penyesuaian pemberian bansos lainnya ketika di lapangan. Dengan begitu, masyarakat desa bisa segera menerima bantuan.

"Maksud kita harapkan bupati walkot ndak usah begitu. Kalau desa sudah siap, biarkan desa salurkan BLT desanya yang belum itu menyesuaikan sehingga datanya dari bawah. Misal si A sudah terima BLT Desa, kemudian baru akan turun sembako. Ya untuk sembakonya dicoret," tegasnya.

"Maksud kita seperti itu sehingga tidak saling menggantung. Kasihan warga masyarakat yang di bawah yang sudah didata," jelasnya. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan