Menko PMK Minta Masyarakat Awasi Penyaluran Bansos Covid-19


Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyatakan pihaknya sedang fokus terhadap penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Kini, terdaftar ada sebanyak 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang menerima bansos sembako dengan besaran Rp 200 ribu/KPM/bulan.

“Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebelumnya mencakup 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM, dengan nilai bantuan yang meningkat 25% dan penyalurannya dilakukan tiap bulan. Selain itu, Program Subsidi Listrik eksisting dikembangkan menjadi program diskon tarif, yaitu tagihan gratis kepada 24 juta pelanggan 450 VA dan diskon 50% bagi 7 juta pelanggan 900 VA yang berada dalam DTKS untuk periode April – Juni 2020,” kata Muhadjir dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2020).

Selain itu, lanjut dia, ada program Kartu Pra Kerja yang menyasar 5,6 juta orang, dengan besaran Rp 1 juta untuk biaya pelatihan dan peserta mendapat insentif dana Rp 600 ribu/bulan selama tiga bulan. Program pelatihan dibuka setiap minggu selama bulan April – Desember 2020. Sedangkan, bantuan sosial non reguler adalah program khusus stimulus percepatan penanganan Covid-19.

“Program yang masuk dalam bantuan sosial non reguler ini, yakni Bansos sembako Presiden (Banpres) untuk DKI Jakarta yang menyasar sebanyak 1,3 Juta KPM dan Bodetabek sebanyak 600 ribu KPM, Bansos Tunai (BST) untuk 33 Provinsi, kecuali DKI Jakarta menyasar 9 juta KPM, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp 600 ribu per KPM menyasar 12,3 juta keluarga miskin untuk April – Juni 2020. Mereka itu khusus keluarga miskin, non PKH, non BPNT, non penerima kartu pra kerja, non bansos tunai Kemensos,” ujarnya.

Ia menyebut bahwa distribusi banpres sudah dilakukan untuk wilayah DKI Jakarta. Penyaluran tahap pertama untuk bulan April telah selesai 100% per tanggal 5 Mei 2020. Selanjutnya, saat ini sedang disalurkan banpres tahap kedua, yang akan dibagikan ke wilayah Bodetabek pada bulan Mei 2020.

“Begitu pula masih terdapat bantuan dari Pemerintah daerah, dimana Presiden telah memerintahkan agar APBD juga dilakukan realokasi dan refocusing. Bantuan-bantuan tersebut dikoordinasikan agar saling melengkapi sehingga makin banyak keluarga terdampak yang dapat dibantu ," tuturnya.

Ia menjelaskan, bahwa pemerintah ingin memastikan agar kebutuhan pokok masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Seluruh bansos disalurkan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat rentan yang ekonominya terdampak Covid-19, tak terkecuali bagi mereka yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Yang tidak kalah penting untuk dicakup dalam penerima bantuan sosial, adalah mereka yang tidak ada dalam DTKS. Mereka adalah warga negara kita yang semula tidak berada dalam kategori tidak mampu atau tidak miskin, tetapi sekarang jatuh miskin akibat dampak covid-19," kata dia.

Acuan data seluruh penyaluran bansos, merujuk hasil koordinasi dengan KPK yang dicantumkan dalam Surat Edaran KPK nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan DTKS dan data non- DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat yang menjadi pedoman bagi seluruh tingkatan pemerintahan dari pusat hingga daerah.

"Jadi pemerintah daerah yang selama ini mengupdate data DTKS, dapat melakukan updating lagi melalui aparatnya hingga level terbawah RT/RW. Silakan didata dengan benar warganya yang rentan dan benar terdampak Corona, dimasukkan dalam daftar penerima bansos kemudian laporkan kepada pemerintah pusat untuk dieksekusi penyalurannya. Lebih cepat lebih baik, sehingga masyarakat segera mendapat kepastian," ujarnya.

Ia meminta seluruh pihak untuk terus bersama-sama memantau penyaluran semua program bansos serta melaporkan jika ada penyimpangan-penyimpangan di lapangan. Sehingga nantinya warga dapat merasakan bantuan dari pemerintah di tengah pandemi yang sedang belangsung.

“Kita bersyukur bahwa prediksi kasus di Indonesia akan tumbuh secara eksponensial yang sangat ekstrem tidak terjadi, karena angka kasus kita rata-rata relatif masih rendah. Data menunjukkan bahwa kasus semakin landai dan mudah-mudahan ini akan semakin landai. Sehingga kita bisa mempercepat proses penanganan covid-19 ini dan kita juga bisa segera menangani dampak yang terjadi akibat covid-19," kata dia.

Saat ini, untuk sektor kesehatan, dianggap sudah pada di jalur yang benar. Hal itu terlihat dari adanya kecenderungan penurunan kasus dari hari ke hari

“Ada kecenderungan penurunan kasus covid-19 di Indonesia, walaupun tidak terlalu drastis. Tingkat kesembuhan juga mengalami kenaikan. Ini adalah hal yang bagus. Ini terjadi berkat kerjasama dari semua pihak, berkat kedisiplinan seluruh masyarakat Indonesia dalam mematuhi seruan Pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan covid-19," ujar Muhadjir. [okezone.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan