Pemerintah Sebut TKA China Boleh Masuk RI Jika Situasi Covid-19 Membaik

Pemerintah menegaskan saat ini tidak ada Tenaga Kerja Asing (TKA) yang didatangkan di Sulawesi Tenggara. TKA baru akan diperbolehkan masuk jika situasi membaik dari Covid-19. Pernyataan ini disampaikan terkait rencana kedatangan 500 TKA asal Tiongkok ke Sulawesi Tenggara.

"Pemerintah bertekad memutus mata rantai penyebaran Covid-19 antara lain dengan membatasi arus kedatangan manusia dari luar. Kebijakan ini berlaku hingga situasi normal dan dinyatakan aman," kata Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, Senin (11/5).

Dia menyebut, sejauh ini TKA asal China itu belum tiba di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan juga baru pada tahap menyetujui permintaan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diajukan oleh dua perusahaan.

"Kalau pun mereka kelak datang, seluruh tenaga kerja asing tersebut akan diwajibkan mengikuti rangkaian tes dan protokol kesehatan untuk memastikan mereka bebas virus Covid-19," kata Dini.

Dia menuturkan, menurut informasi dari perusahaan di Sulawesi Tenggara, 500 TKA Tiongkok ini didatangkan karena mempunyai keahlian khusus menginstalasi alat-alat smelter. Penggunaan tenaga kerja dari luar ini terpaksa dilakukan oleh perusahaan lantaran tenaga kerja lokal belum mempunyai keahlian dalam mengerjakan pemasangan smelter. Jika instalasi selesai, smelter ini akan bisa menyerap tigaribu tenaga kerja lokal.

Kerja Maksimal 6 Bulan

Dia melanjutkan, pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perusahaan diwajibkan melakukan mengolah bahan mentah sebelum dijual ke pasar dengan tujuan meningkatkan nilai tambah produk pertambangan.

"Pihak perusahaan menargetkan 500 tenaga kerja asing ini hanya akan bekerja maksimal enam bulan dan setelah instalasi selesai kembali ke negara asal," kata Dini.

"Selama bekerja, TKA asal Tiongkok itu juga diminta mentransfer pengetahuan dan keahlian mereka kepada tenaga kerja lokal sehingga kelak kita tidak perlu lagi tergantung kepada tenaga dari luar," sambungnya.

Dini menambahkan, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan terus berkoordinasi dengan Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara untuk mencari solusi terbaik agar di satu sisi upaya pencegahan Covid-19 ditegakkan.

"Dan di sisi lain proyek yang bisa menyerap tiga ribu tenaga kerja lokal ini juga bisa berjalan karena menyangkut penghidupan banyak orang," pungkasnya. [merdeka.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan