1,9 Juta Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah Perempuan Kepala Keluarga

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Gus Menteri, membeberkan rincian dari total 7.181.331 keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Diantaranya, terbanyak ialah Petani dan buruh tani dengan jumlah 6.297.026 KPN, atau setara 88 persen. Menyusul setelahnya ada 1.938.959 KPM adalah perempuan kepala keluarga (PEKKA).

"Jadi tentu punya nilai dan makna yang berbeda dengan banyaknya keluarga penerima manfaat yang kepala keluarganya adalah perempuan atau PEKKA," ujar Gus Menteri dalam konferensi pers, Senin (22/6/2020).

Menyusul setelahnya, sebanyak 394.345 KPM merupakan pedagang dan UMKM, 315.028 KPM merupakan nelayan dan buruh nelayan. Kemudian sebanyak 278.084 KPM merupakan KPM yang anggota keluarganya menderita penyakit kronis dan menahun, dan 138.754 KPM merupakan buruh pabrik. Sisanya, 36.179 KPM berprofesi sebagai guru.

"Tentu kita berharap pada bulan Juni ini semua sudah selesai, dan untuk penyaluran BLT tahap kedua untuk triwulan pertama sudah berjalan. Bahkan juga sudah ada yang masuk pada penyaluran ketiga triwulan pertama," ujar Gus Menteri.

Adapun besaran dana dalam realisasi ini mencapai Rp 4,3 triliun.

Penyaluran BLT dan Bansos Sembako Lanjut hingga Desember 2020

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan bahwa bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sembako akan lanjutkan sampai Desember 2020, namun yang semula BLT Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu per kepala keluarga.

“Kami akan memberikan tambahan bantuan apabila masih ada pekerja/buruh lain yang masih memerlukan bantuan, baik sembako maupun uang tunai. Pasalnya bantuan sosial tersebut, sesuai dengan arahan dari Presiden, bahwa bantuan sosial akan terus dilanjutkan hingga bulan Desember 2020, yang semula Rp600 menjadi Rp 300 per kepala keluarga,” kata Juliari saat menghadiri penyerahan Bantuan Sosial Presiden RI Kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh Yang Terdampak Covid-19, di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Ia pun merasa bangga sebagai Menteri Sosial bisa bekerjasama an berkolaborasi dengan berbagai Kementerian, salah satunya dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Perihal bantuan sembako yang diberikan Presiden melalui Kementerian Ketenagakerjaan, diharapkan bisa tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan baik oleh pekerja/buruh yang terdampak covid-19.

“Kami yakin Kementerian Ketenagakerjaan salah satu Kementerian yang paling repot pada saat pandemi covid-19, kami sangat paham, karena kalau bantuan yang disalurkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan bantuan ini tidak akan salah sasaran,” ujarnya.

Demikian, ia pun akan dengan senang hati menyambut apabila Kementerian Ketenagakerjaan membutuhkan bantuan sosial, apabila masih ada data pekerja/buruh yang masih memerlukan bantuan sosial.

“Jadi kami di sini menyatakan kalau nanti masih memungkinkan tambahan bantuan karena rencananya sesuai dengan persetujuan bapak presiden pemberian bantuan sosial tunai maupun sembako akan dilanjutkan sampai bulan Desember,” ungkapnya.

Oleh karena itu dengan kesempatan pihaknya membuka ruang lagi, apabila ada data-data penerima yang dianggap layak menerima bantuan sosial, pihaknya siap untuk membantu.

“Nanti sesuai dengan laporan Dirjen, kerjasama eselon 1 dan kita bisa kembali menyalurkan bantuan melalui Kementerian Ketenagakerjaan, semoga bantuan dari presiden ini bermanfaat,” pungkasnya. [liputan6.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan