8.478 Desa Belum Terima BLT, Mendes Ungkap Kendala Penyaluran

Menteri Desa, Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebut ada sekitar 8.000 desa yang belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD). Dia mengungkapkan ada dua kendala penyaluran di lapangan.

Menurut Halim, faktor penyebab pertama karena dana desa yang belum masuk ke rekening kas desa (KSD), kemudian yang kedua penyaluran yang masih terhambat. "Seperti kasus-kasus yang penghambat tadi. Jadi ada 8.478 desa yang masih belum salur karena beberapa hambatan yang saya sampaikan tadi," kata Halim melalui video konferensi, Selasa (9/6/2020).

Halim menjelaskan dana desa yang belum masuk ke rekening kas disebabkan oleh faktor status desa yang masih menjadi pembahasan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini didasarkan adanya temuan perbedaan data di kabupaten yang menyebutkan suatu desa masih berstatus kelurahan.

Halim menyebut kendala selanjutnya, yakni posisi kepala desa yang masih bersifat sementara. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kekosongan kekuasaan yang menyebabkan dana desa belum masuk ke rekening kas.

Selanjutnya, faktor utama kedua yang menghambat penyaluran BLT DD yaitu tidak adanya kartu keluarga (KK) miskin di desa. Hal ini yang membuat keputusan musyawarah desa tidak cukup kuat untuk menyatakan keluarga tersebut berhak menerima bantuan.

"Nah, yang pertama tidak ada KK miskin. Jadi ada seperti yang saya singgung, jadi di desa itu tidak ada KK miskin sehingga musdes tidak bisa mengambil keputusan terkait dengan keluarga yang berhak menerima BLT dana desa. Itu berarti, seluruh JPS (jaring pengaman sosial) tidak berlaku di desa itu," imbuh Halim.

Lebih lanjut, Halim menyebut faktor geografis juga turut menghambat penyaluran BLT DD. Hal ini mengakibatkan pengurusan administrasi di desa menjadi tidak selesai sampai ke tingkat pengurusan bank.

"Kemudian yang ketika karena kondisi geografis yang sulit untuk mencapai KPPN (kantor pelayanan perbendaharaan negara) dan bank. Jadi pengurusan dana desa itu kan ke KPPN, administrasi selesai, pemerintahan aman, tapi karena masalah geografis menjadi sulit untuk menyelesaikan di tingkat KPPN dan bank," ujarnya.

Kemudian, kata Halim, terdapat ketidakharmonisan sinkronisasi di kabupaten yang membuat data penerima bantuan tersendat. Ini yang kemudian membuat desa tidak berani mengambil keputusan walaupun sudah ada musyawarah.

"Hasil sinkronisasi dari kabupaten belum dikeluarkan. ini saking hati-hatinya atau apa, yang jelas sinkronisasi mandek di kabupaten, tidak dikeluarkan dan desa tidak berani mengambil langkah meskipun sudah kita instruksikan agar hasil musdesus terkait dengan calon penerima BLT dana desa bisa direalisasi tinggal memberitahukan bahwa data si A, B, C hasil musdes sudah menerima BLT dana desa," tuturnya.

"Kemudian muncul data baru penerima dari JPS lain pasca musdesus. Jadi musdesus selesai, mau menyalurkan, muncul data baru penerima JPS lain, kemudian ada dobel. Ini mau tidak mau harus melakukan perbaikan,"sambungnya. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan