Menko Mahfud: 4-5 Tahun Terakhir Protes Akibat Karhutla Sudah Tak Gencar

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan, pemerintah sudah meminimalisir kebakaran hutan dan lahan. Mahfud menyebut protes yang dilancarkan ke pemerintah sudah tidak begitu gencar.

"Beberapa tahun terakhir, Alhamdulillah kita berhasil meminimalisir kebakaran hutan sehingga bencana-bencana yang agak besar yang membikin geger itu sudah dapat dikatakan tidak dapat terjadi. Protes-protes dari aktivis lingkungan hidup maupun dari negara-negara lain dalam 4-5 tahun terakhir ini sejak tahun 2016, 2017, dan seterusnya sudah tidak begitu gencar," ujar Mahfud seusai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020).

"Karena kita telah menyiapkan semua langkah, baik untuk memitigasi, mencegah, menyelesaikan dan melakukan tindak lanjut," imbuhnya.

Mahfud menambahkan, pemerintah tengah berupaya mengatasi karhutla beriringan dengan penanganan virus Corona (COVID-19). Puncak musim kemarau, khususnya di Sumatera dan Kalimantan, diperkirakan berlangsung pada Agustus-September.

"Sekarang kita rapat bagaimana menghadapi 2020 ini karena sekarang masalahnya bukan hanya kebakaran hutan yang harus kita antisipasi, tetapi juga menyelesaikan COVID-19 sehingga kita menyiapkan langkah bersama untuk menghadapi musim kemarau yang akan atau yang biasa berpindah dari pulau ke pulau dan tergantung lokasinya," jelas Mahfud.

Dalam rapat terbatas pagi ini, Presiden Jokowi mengatakan 17% wilayah Indonesia memasuki kemarau bulan April, 38% di bulan Mei, 27% bulan Juni, dan ada juga di bulan Agustus. Selain pelibatan aparat, Jokowi berpesan untuk mengoptimalkan teknologi.

"Manfaatkan teknologi untuk peningkatan monitoring dan pengawasan dengan sistem dashboard dan saya lihat kemarin di Riau saya kira sangat bagus memberikan sebuah contoh dan saya sudah melihatnya langsung, itu bisa menggambarkan situasi di lapangan secara rinci dan detail. Saya kira, kalau seluruh wilayah yang rawan kebakaran ini bisa dibuat seperti itu. Saya kira pengawasan akan lebih mudah," ujar Jokowi. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan