Sekjen PDIP Duga Pembakaran Bendera Bertujuan Ganggu Pemerintahan Jokowi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya tetap menempuh jalur hukum terkait pembakaran bendera partai. Hasto mengingatkan kembali pada sejarah peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996.

"Saya teringat ketika konsolidasi dilakukan pasca peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996. Saat itu ada yang mengusulkan untuk melakukan perlawanan terhadap rezim. Namun Ibu Megawati Soekarnoputri mengambil langkah yang mengejutkan, yakni membentuk Tim Pembela Demokrasi dan melakukan gugatan di lebih dari 267 kabupaten kota," ujar Hasto dalam keterangannya, Jumat (26/6).

Kata Hasto, ketika itu ada yang protes langkah hukum karena kekuasaan hukum dan kehakiman tunduk pada pemerintah yang otoriter. Namun, Megawati menegaskan tetap menempuh jalur hukum.

"Masa di antara lebih dari 267 Kabupaten/kota tidak ada satupun hakim, atau jaksa atau polisi yang tidak punya hati nurani. Keyakinannya terbukti, seorang Hakim yang bernama Tobing di Riau memenangkan gugatan PDI dan posko gotong royong berdiri spontan. Inilah cermin dukungan rakyat. Itulah esensi kekuatan moral," kata Megawati dikutip Hasto.

Atas dasar tersebut, PDIP menempuh jalur hukum terhadap pembakaran bendera partai. Hasto mengatakan, serangan tersebut memiliki tujuan untuk mengganggu pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Serangan ke PDI Perjuangan punya tujuan lebih jauh, mengganggu pemerintahan Pak Jokowi. Untuk itu PDI Perjuangan menegaskan bahwa dialog dan musyawarah kita kedepankan, namun jangan uji kesabaran revolusioner kami," ujar Hasto.

Hasto meminta seluruh kader PDIP untuk berdisiplin dan mengedepankan persaudaraan dan rekonsiliasi. "Sebagaimana ketika Ibu Megawati menyerukan 'Setop Hujat Pak Harto', meski rakyat tahu, bagaimana keluarga Bung Karno selalu dipinggirkan, namun rakyat selalu menempatkan sosok Bung Karno sebagai sosok pembebas, Proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia," ujar Hasto.

"Bagi PDI Perjuangan, politik itu menebar kebaikan, dan membangun optimisme," lanjutnya.

Polda Metro Jaya mengaku belum menerima laporan terkait pembakaran bendara PDIP saat demo tolak RUU HIP di depan gedung DPR, Rabu (24/6) kemarin. Namun, korlap (Koordinator Lapangan) aksi sudah dimintai keterangan.

"Saya sampaikan, belum ada laporan polisinya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jumat (26/6).

"Kalau korlap iya (diminta klarifikasi) oleh intel, ini kan intel dimintai keterangan ada apa ini kejadiannya. Tapi kalau temen-temen nanyain sudah diperiksa ya belum, laporan polisi belum ada," ujarnya.

Korlap aksi, kata Argo, dipanggil penyidik pada Kamis (25/6) kemarin.  [merdeka.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan