Mensos: Target Tahun Ini Seluruh Individu di DTKS Miliki NIK

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan sudah ada 97,3 juta individu yang tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Namun, belum semua individu di dalam DTKS itu memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

"Ini isi DTKS saat ini per Januari 2020 adalah 97,3 juta individu, 27 ruta (rumah tangga), dan 29 juta KK," kata Juliari saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Sekitar 81% individu dalam DTKS telah memiliki NIK, sementara sisanya belum. Juliari mengatakan akan mengejar sisa individu dalam DTKS yang belum memiliki NIK tahun ini.

"Dan 81% dari 97,3 juta individu tersebut sudah tercatat di tempatnya Prof Zudan (Ditjen Dukcapil Kemendagri), target tahun ini dan kita juga berterima kasih atas support dari Kemendagri Dirjen Dukcapil adalah 100% seluruh 97,3 juta itu memiliki semua," ujar Juliari.

"Jadi target kita tahun ini InsyaAllah kita bisa seluruh dari pada individu di DTKS adalah individu yang memiliki NIK," imbuhnya.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh memperbarui data individu dalam DTKS yang miliki NIK. Zudan mengatakan per pagi ini individu dalam DTKS yang memiliki NIK menjadi 82,5%

"Bapak Menteri Pak Ari, kita ada kenaikan sedikit DTKS Bapak 81% yang cocok, hari ini sudah naik 82,5%. Jadi data per pagi hari ini kami dapat laporan dari staf," ucap Zudan.

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin mendorong pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) melalui verifikasi lapangan secara nasional. Ma'ruf mencontohkan seperti metode yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 lalu.

Hal itu disampaikan Ma'ruf pada saat memimpin rapat membahas konsolidasi data kemiskinan di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (25/6). Turut hadir Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Mensos Juliari Batubara, Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, dan Kepala BPS Suhariyanto.

"Dalam melakukan verifikasi lapangan ini sebaiknya dilakukan menggunakan metodologi seperti yang dilakukan BPS pada tahun 2015, termasuk dilakukannya Forum Konsultasi Publik (FKP) di tingkat desa/kelurahan," kata Ma'ruf. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan