Pandemi Covid-19 Belum Berakhir, Sri Mulyani Kasih 'Obat' Bansos hingga Akhir Tahun


Pemerintah mengencangkan ikat pinggang dalam memulihkan ekonomi Indonesia yang dihantam pandemi virus corona (Covid-19). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, dalam menghadapi ketidakpastian pandemi Covid-19, Indonesia telah menyiapkan dua skenario (terburuk hingga optimis).

Pada awalnya, Pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai program kebijakan jaring pengaman sosial hanya untuk 3 bulan pertama sejak merebaknya Covid-19.

Adapun, Pemerintah pun memperluas cakupan penerima bantuan hingga 29 juta kepala keluarga, serta memperpanjang jangka waktu program bantuan baik ke masyarakat maupun industri, hingga akhir tahun. ⁣⁣

⁣"Dengan kondisi kapasitas fiskal yang terbatas, Pemerintah dituntut membuat prioritas program dan kebijakan, yang paling penting dan efektif," tulis Sri Mulyani dalam akun media social di Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Sambung dia, kebijakan juga disempurnakan dari waktu ke waktu seiring perkembangan kebutuhan. Misalnya, Pemerintah memperluas penerima jaring pengaman sosial, mulai dari subsidi listrik,bantuan sembako, kartu prakerja, hingga bansos melalui dana desa.

"Dari semula 6 bulan, program ini juga diperpanjang hingga Desember 2020," katanya.

Dia melanjutkan untuk UMKM, subsidi bunga, bantuan modal kerja, hingga jaminan kredit modal kerja akan diperluas dan ditingkatkan, dengan melihat dinamika dampak dari pandemi Covid-19.

" Hal ini telah menjadi diskusi dengan DPR di dalam proses finalisasi RAPBN 2020," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan suatu paket senilai 4,3% dari PDB untuk mengatasi dampak pandemi virus corona. Bersamaan dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah, maka defisit keuangan diprediksikan akan meningkat hingga 6,3% dari PDB pada tahun 2020.

Paket ini meliputi alokasi yang lebih besar di sektor kesehatan, peningkatan bantuan sosial secara signifikan, program kredit bagi UMKM dan suntikan ekuitas untuk bank-bank yang merestrukturisasi pinjaman mereka kepada UMKM.

Tanpa diambilnya tindakan untuk memitigasi kejutan yang terjadi, maka pandemi ini akan menyebabkan peningkatan angka kemiskinan sebesar 2,0 poin persentasi. Demikian seperti dikutip dalam laporan Bank Dunia, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Peningkatan bantuan sosial secara besar-besaran sebagai bagian dari paket mitigasi Pemerintah, oleh karenanya, menjadi sangat penting jika tepat sasaran dan dicairkan dengan tingkat kebocoran minimal, maka paket tersebut akan dapat secara signifikan memitigasi dampak pandemi terhadap kemiskinan.[okezone.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan