Puluhan Tahun Impor, Paracetamol Bakal Diproduksi di RI

Ilustrasi/Foto: iStock
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia nanti bisa memproduksi Paracetamol. Oleh sebab itu Indonesia nantinya tidak perlu mengimpor lagi obat tersebut.

"Saya baru dari Banyuwangi minggu lalu, itu petrochemicalnya Pertamina sudah bisa memproduksi Paracetamol. Paracetamol ini adalah ujung daripada obat pada yang lain, yang berpuluh-puluh tahun kita impor saja," tutur Luhut dalam acara Deklarasi Program Kepariwisataan dalam Tatanan Kehidupan Bali Era Baru dan Digitalisasi Pariwisata berbasis QRIS serta Launching Aplikasi Love Bali di Kawasan ITDC, Nusa Dua, Bali, Kamis (30/7/2020).

"Jadi keadaan dari COVID-19 ini kalau kita lihat menguntungkan kita melakukan reformasi hampir semua bidang, yang membuat negara kita ini jauh lebih efisien daripada yang lalu," sambung Luhut.

Produksi Paracetamol tersebut merupakan hasil dari kerja sama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan PT Kimia Farma (Persero) Tbk menyediakan bahan baku farmasi. Kerja sama tersebut juga merupakan sinergi antara KPI sebagai Subholding Refinery and Petrochemical dari PT Pertamina (Persero) dan Kimia Farma dalam mengoptimalkan potensi nilai tambah dari pengolahan produk turunan Petrokimia menjadi bahan baku farmasi, seperti Paracetamol.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan sesuai arahan pemerintah untuk mengurangi impor bahan baku farmasi, Pertamina telah menetapkan produk Petrokimia sebagai business line yang menjadi andalan saat terjadi transisi energi.

"Untuk itu, Pertamina mencoba identifikasi peluang untuk masuk pada bahan baku farmasi dan logistik. Dan gayung bersambut dengan Kimia Farma dan kita sudah melakukan penjajakan. Kami berterima kasih atas support Pemerintah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7/2020).

Selain soal produksi Paracetamol, Luhut menambahkan BPPT akan memproduksi alat rapid test, dengan tingkat akurasinya 90-an persen dan harganya Rp 75.0000. Angka Rp 75.000 itu menurut Luhut masih bisa turun lagi.

"Karena keadaan kita terpaksa ini kita sekarang bisa terbitkan itu, dan Itu wajib hukumnya tidak impor lagi rapid test," tutur Luhut. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan