Anggota Komisi III DPR: Perma Vonis Koruptor Bisa Dijadikan Juknis Peradilan


Anggota Komisi III DPR menilai tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2020 soal vonis bagi koruptor cukup bagus. Namun hal itu bisa dijadikan sebagai petunjuk teknis (juknis) dalam sistem peradilan bukan sebagai materi muatan dalam undang-undang.

"Dari sisi maksud dan tujuannya sebenarnya materi muatan yang ada dalam Perma 1/2020 tersebut bagus, yakni untuk meminimalisir disparitas dalam penjatuhan vonis. Namun sebagai komisi Hukum DPR kami melihat bahwa materi muatan yang seperti itu mestinya cukup menjadi semacam petunjuk teknis peradilan sebagaimana yang juga sering dibuat oleh MA," kata Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, kepada wartawan, Minggu (2/8/2020).

"Sebab ketika dituangkan sebagai materi muatan peraturan perundangan, maka sebagian materi Perma tersebut adalah materi yang seharusnya dimuat dalam undang-undang seperti KUHP atau revisi UU Tipikor," lanjutnya.

Jika MA mengatur materi yang ada dalam undang-undang, Arsul menilai akan ada salah tafsir. Sebab, menurutnya hal itu bukan kewenangan lembaga yudikatif.

"Ketika hal yang seharusnya diatur sebagai materi muatan UU tetapi diatur dalam Perma, maka bisa saja ada yang menafsirkan bahwa MA sebagai pemegang kekuasaan yudikatif telah mengambil kekuasaan pembentuk UU yakni DPR dan Pemerintah. Atau wajar kalau nanti akibat terbitnya Perma tersebut maka ada yang berpendapat bahwa MA telah bertindak melebihi kewenangannya. Meski pendapat seperti ini juga akan diteriaki sebagai tidak pro terhadap pemberantasan korupsi," ujarnya.

Selain itu, Arsul juga menilai perma yang dibuat itu akan membatasi independensi hakim. Menurutnya, hal ini tidak sesuai dengan apa yang didengungkan oleh MA terkait kemandirian hakim.

"Yang kedua, karena yang diatur oleh Perma tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana material, maka juga bisa ditafsirkan bahwa MA telah membatasi independensi atau kemandirian para hakim. Padahal selama ini soal kemandirian hakim itu hal yang didengung-dengungkan oleh MA," katanya.

Lebih lanjut, Komisi III menurut Arsul, akan menyikapi dari sisik politik pembentuk UU. Misal menurutnya, menggantikan ketentuan dalam KUHP atau revisi UU Tipikor.

"DPR dalam hal ini melalui Komisi III tentu pada saat membahas kembali RKUHP akan menyikapi sebagai politik hukum pembentuk UU apakah akan setuju dengan isi Perma tersebut atau akan menggantinya melalui ketentuan baru dalam KUHP atau revisi UU Tipikor," ucapnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2020. Perma ini dibuat untuk menghindari disparitas (perbedaan) hukuman yang mencolok bagi satu koruptor dengan koruptor lainnya.

"Untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan," demikian hal menimbang Perma Nomor 1 Tahun 2020 yang dikutip detikcom, Minggu (2/8).

Perma itu ditandatangani oleh Ketua MA Syarifuddin dan diundangkan pada 24 Juli 2020. Perma ini berlaku untuk terdakwa korupsi yang dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. Prinsipnya, terdakwa merugikan keuangan negara. Perma ini membagi lima kategori:

1. Paling paling berat yaitu kerugian negara lebih dari Rp 100 miliar.
2. Kategori berat yaitu kerugian negara Rp 25 miliar-Rp 100 miliar.
3. Kategori sedang yaitu kerugian negara Rp 1 miliar-Rp 25 miliar.
4. Kategori ringan yaitu kerugian negara Rp 200 juta-Rp 1 miliar.
5. Kategori paling ringan yaitu kurang dari Rp 200 juta.[detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan