Arahan Lengkap Jokowi: Publik Makin Khawatir Corona tapi Aura Krisis Belum Ada


Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengawali pekan dengan rapat terbatas terkait dengan penanganan virus corona baru (COVID-19). Jokowi melihat akhir-akhir ini publik semakin cemas dengan COVID-19.

"Saya tidak tahu sebabnya apa tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai COVID, entah karena kasusnya meningkat atau terutama menengah atas melihat karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit tetapi semakin banyak," ujar Jokowi mengawali arahannya dalam rapat terbatas itu seperti disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/8/2020).

Jokowi lantas menyinggung perihal data kasus COVID-19 di Indonesia. Dia menyoroti tentang rerata angka kematian Indonesia terkait COVID-19 yang masih lebih tinggi dari global.

"Dan kita tahu sampai kemarin sudah ada 111 ribu lebih kasus dengan case fatality rate 4,7 persen dan angka kematian di Indonesia ini lebih tinggi 0,8 persen dari kematian global. Ini saya kira yang menjadi PR besar kita bersama," ujar Jokowi.

Jokowi pun kembali menyoroti soal serapan anggaran yang belum maksimal. Dia meminta agar ke depan ada pengaturan prioritas agar dana yang disediakan pemerintah bisa tepat guna dan tepat sasaran.

"Di kementerian-kementerian, di lembaga ini aura krisis ini betul-betul belum... ya belum. Masih, sekali lagi, kejebak pada pekerjaan harian, nggak tahu prioritas yang harus dikerjakan. Oleh sebab itu saya minta ini Pak Ketua urusan ini didetailkan satu per satu dari menteri-menteri yang terkait, sehingga management crisis ini kelihatan lincah, cepat, troubleshooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif. Kita butuh kecepatan," kata Jokowi.

Berikut arahan lengkap Jokowi:

Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya.
Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para menko, para menteri, kepala lembaga yang hadir,

Dalam rapat terbatas pada pagi hari ini yang sekali lagi, yang berkaitan dengan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, saya ingin menekankan beberapa hal, yang pertama saya tidak tahu sebabnya apa tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai COVID, entah karena kasusnya meningkat atau terutama menengah atas melihat karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit tetapi semakin banyak.

Dan kita tahu sampai kemarin sudah ada 111 ribu lebih kasus dengan case fatality rate 4,7 persen dan angka kematian di Indonesia ini lebih tinggi 0,8 persen dari kematian global. Ini saya kira yang menjadi PR besar kita bersama.

Selain itu juga case recovery rate di negara kita data terakhir adalah 61,9. Saya kira juga bagus terus meningkat angkanya. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini saya ingin agar yang namanya protokol kesehatan, perubahan perilaku di masyarakat betul-betul jadi perhatian kita. Saya ingin fokus saja seperti yang saya sampaikan yang lalu, mungkin dalam 2 minggu ini kita fokus kampanye mengenai pakai masker.

Nanti minggu, 2 minggu berikut kampanye mengenai jaga jarak atau cuci tangan misalnya. Dua minggu berikut lagi tidak dicampur langsung urusan cuci tangan, urusan jaga jarak, urusan tidak berkerumun, pakai masker. Kalau barengan itu mungkin untuk menengah atas itu bisa ditangkap secara cepat tapi yang di bawah ini yang menurut saya memerlukan satu per satu. Dan saya ingin ini melibatkan PKK. Kita coba PKK. Ini istri Mendagri ini yang nanti, saya nggak tahu tapi kalau ibu-ibu nanti khawatir mengenai masalah COVID ya mungkin kita rem tapi kalau ibu-ibu siap saya kira PKK ini juga sangat efektif untuk door to door urusan masker, urusan perubahan perilaku ini betul-betul harus kita lakukan dengan komunikasi mungkin di TV dan di medsos dan lain-lain secara masif dalam 2 minggu ini, dengan cara-cara yang berbeda.

Yang kedua, yang berkaitan dengan menyeimbangkan rem dan gas di kuartal ketiga, ini urusan ekonomi, yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga, yang berkaitan dengan daya beli masyarakat. Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini memang masih minim sekali. Sekali lagi, dari Rp 695 triliun stimulus untuk penanganan COVID, Rp 695 triliun, baru 20 persen yang terealisasi, Rp 141 triliun yang terealisasi, baru 20 persen, sekali lagi, masih kecil sekali.

Kecil sekali, penyerapan yang paling gede itu ada di perlindungan sosial 39 persen, kemudian program UMKM 25 persen. Hati-hati ini, yang belum ada DIPA-nya saja masih gede banget, mungkin 40 persenan, belum ada DIPA. DIPA aja belum ada gimana mau realisasi. Artinya apa? Di kementerian-kementerian, di lembaga ini aura krisis ini betul-betul belum... ya belum. Masih, sekali lagi, kejebak pada pekerjaan harian, nggak tahu prioritas yang harus dikerjakan. Oleh sebab itu saya minta ini Pak Ketua urusan ini didetailkan satu per satu dari menteri-menteri yang terkait, sehingga management crisis ini kelihatan lincah, cepat, troubleshooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif. Kita butuh kecepatan.

Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.[detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan