Ini Alasan Jokowi Beri Rp600.000 bagi Pekerja Gaji di Bawah Rp5 Juta

Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang juga Wakil Menteri (Wamen) BUMN Budi Gunadi Sadikin menepis anggapan bahwa bantuan sosial (bansos) tunai bagi karyawan akan memperlebar kesenjangan. Dia mengatakan bahwa program ini malah justru mempersempit kesenjangan.

Budi beralasan bahwa sebagian besar segmen yang ada di masyarakat sudah tersentuh program bantuan. Sementara para pekerja formal masih belum tersentuh.

“Apakah ini akan memperbesar gap antara yang dapat dan tidak? Menurut kami akan memperkecil karena hampir semua segmen sudah diberikan, sudah tersentuh oleh program bantuan pemerintah yang lain. Segmen ini yang belum tersentuh sehingga secara spesifik ini yang kami berikan,” katanya di Kantor Presiden, Kamis (7/8/2020).

Dia menyebut pemerintah telah menggelontorkan banyak program untuk 29 juta keluarga atau sekitar 127 juta penduduk Indonesia yang paling miskin. Mulai dari program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan langsung tunai, bantuan tunai dana desa dan lain-lain.

Lalu program bagi pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PKH) juga sudah dijangkau melalui program kartu prakerja. Sementara segmen karyawan yang terdampak karena kondisi perusahaan kurang baik belum tersentuh program pemerintah.

“Jadi contohnya PKH berkisar Rp600.000 sampai Rp1 juta. Kartu sembako Rp200.000 per bulan, dan bermacam-macam bantuan langsung tunai. Prakerja untuk yang di-PHK besarannya Rp3,6 juta dalam 4 bulan. Sehingga memang diharapkan ini justru mengurangi kesenjangan sosial. Karena segmen-segmen lain sudah diberikan bantuan yang belum adalah segmen ini,” paparnya

Rencananya program ini akan menyasar 13,8 juta pekerja dengan besaran Rp600 ribu selama 4 bulan.

“Diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan di kuartal ketiga. Dan tahap kedua diberikan di kuartal keempat,” pungkasnya. [okezone.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan